KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi akhirinya buka suara terkait pemangkasan Beasiswa Pemuda Tangguh yang hanya diberikan Rp 2,5 Juta atau tidak penuuh sesuai dengan nilai UKT per semester. Hal ini disebabkan banyak anak pejabat dan anak orang mampu menikmati beasiswa yang harusnya untuk anak dari keluarga prasejahtera atau tidak mampu.
Ia mengungkapkan, sejumlah penerima beasiswa tercatat berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi, bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Padahal, beasiswa ini dirancang untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
“Bayangkan, ada yang gaji orang tuanya Rp7 juta, Rp8 juta, bahkan sampai Rp28 juta per bulan. Ini yang harus saya bongkar. Jangan main-main dengan anggaran rakyat,” kata Eri, Kamis (22/1/2026).
Menurut Eri, salah satu celah terjadi pada mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri. Mereka tetap lolos program meski membayar UKT tinggi, bahkan mencapai Rp15 juta per semester, dan masih menerima uang saku Rp700 ribu per bulan.
Akibatnya, kuota penerima dari keluarga prasejahtera tersisih. “Anak-anak kurang mampu terambil kuotanya oleh yang mampu. Karena itu kami kurangi dan perketat,” tegasnya.
Skema Verifikasi Diperketat
Pemkot Surabaya kini menerapkan dua lapis verifikasi. Pertama, calon penerima wajib berasal dari keluarga prasejahtera. Kedua, proses validasi dilakukan dari tingkat bawah, melibatkan karang taruna, petugas kampung, RT, dan RW.
Selain itu, Pemkot akan mencocokkan data penghasilan orang tua dengan besaran UKT. Jika tidak seimbang, data akan langsung dievaluasi.
“Kalau orang tuanya gaji Rp1 juta atau Rp3 juta, tidak mungkin UKT-nya Rp15 juta. Harusnya bisa gratis atau sangat rendah. Ini yang kami telusuri satu per satu,” ujar Eri.
BPK Turun Tangan, Kadis Dievaluasi
Eri juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengaudit penyaluran beasiswa. Ia mengaku telah mengevaluasi kinerja kepala dinas terkait karena temuan penerima dari kalangan mampu.
“Saya ubah pola ini. Beasiswa Pemuda Tangguh untuk warga miskin, tidak boleh dinikmati segelintir orang kaya,” tandasnya.
Meski demikian, Eri memastikan mahasiswa dari keluarga prasejahtera tidak akan dirugikan. Pemkot siap berkoordinasi langsung dengan perguruan tinggi agar mereka tetap bisa melanjutkan kuliah.
“Saya sampaikan ke rektor-rektor, termasuk Unesa. Alhamdulillah langsung selesai. Yang tidak mampu kami lindungi, yang mampu silakan bayar sesuai kemampuan,” pungkasnya.(cit)
