KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah Sekolah Rakyat (SR) terbanyak di Indonesia. Hingga 2026, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi di Jawa Timur dari total 166 Sekolah Rakyat yang tersebar secara nasional.
Data tersebut disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat membuka Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur Tahun 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1/2026). Menurut Gus Ipul, capaian Jawa Timur menjadi rujukan bagi pengembangan Sekolah Rakyat di daerah lain.
“Sekolah Rakyat di Jawa Timur saat ini sudah berjalan di 26 lokasi. Ini yang terbanyak secara nasional,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut, pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola Sekolah Rakyat, mulai dari manajemen keuangan, penyelenggaraan pendidikan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peserta bimtek terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, serta tenaga kependidikan, termasuk wali asrama dan wali asuh.
Gus Ipul menjelaskan, proses seleksi guru Sekolah Rakyat telah melalui tahapan ketat dan dinyatakan selesai. Sementara peningkatan kapasitas wali asrama dan wali asuh terus dilakukan melalui pelatihan daring dan luring. Mereka juga dibekali pedoman kerja dan petunjuk teknis dalam mendampingi siswa di lingkungan sekolah berasrama.
“Di Sekolah Rakyat ada dua peran yang saling melengkapi. Guru berperan saat jam pembelajaran, sementara di asrama pembinaan karakter dan keterampilan hidup dilakukan oleh wali asrama,” katanya.
Dari sisi perkembangan peserta didik, Gus Ipul menilai kondisi fisik dan kesehatan siswa secara umum mengalami perbaikan. Proses pembelajaran juga dinilai semakin optimal dengan pemanfaatan teknologi. Seluruh kelas telah menggunakan Learning Management System (LMS), papan tulis digital, serta perangkat laptop bagi guru dan siswa.
Ia mengakui latar belakang akademik siswa Sekolah Rakyat sangat beragam. Bahkan, terdapat siswa jenjang SMA yang belum lancar membaca. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari proses pembelajaran yang didampingi secara bertahap.
“Di awal memang perlu pembiasaan, termasuk dalam penggunaan perangkat teknologi. Tapi pembelajaran dibuat menyenangkan, termasuk untuk pelajaran bahasa Inggris,” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga. Program ini mencakup peningkatan keterampilan orang tua, akses pekerjaan, rintisan usaha, perbaikan rumah, kepesertaan jaminan kesehatan, bantuan sosial, hingga keanggotaan koperasi.
Pengembangan Sekolah Rakyat ke depan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Penambahan kapasitas akan disesuaikan dengan pembangunan gedung permanen yang mampu menampung sekitar 300 siswa per tahun, sementara sekolah dengan gedung sementara memiliki daya tampung antara 50 hingga 100 siswa.
Proses seleksi peserta didik dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dilanjutkan dengan verifikasi lapangan, dialog bersama keluarga, pendampingan sosial, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPS sebelum ditetapkan melalui keputusan bupati atau wali kota. (FRI)
