iDRG Tanpa Juknis Dinilai Berisiko, DPD RI Desak Kemenkes Bertindak

oleh -735 Dilihat
oleh

KILASJATIM.COM, Surabaya – Rencana penerapan Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG) tanpa kejelasan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dinilai berisiko mengganggu keberlangsungan layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, berpotensi terdampak jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa aturan turunan yang jelas dan realistis.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan kekhawatiran itu usai menerima aspirasi dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Menurutnya, transformasi sistem pembiayaan kesehatan memang diperlukan, namun harus disertai kesiapan regulasi yang matang.

Lia menilai, tanpa juklak dan juknis yang jelas, penerapan iDRG justru dapat menempatkan rumah sakit dalam posisi rentan, baik secara finansial maupun operasional. Kondisi ini berisiko berdampak langsung pada mutu dan akses layanan kesehatan masyarakat.

“Tujuan transformasi pembiayaan kesehatan tentu baik. Tetapi tanpa aturan teknis yang jelas, rumah sakit bisa dirugikan dan layanan ke pasien ikut terdampak,” kata Lia di Surabaya, Kamis (7/1/2026).

Ia menekankan peran strategis rumah sakit swasta sebagai salah satu penopang utama layanan kesehatan nasional, termasuk dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidakpastian kebijakan iDRG, kata dia, berpotensi mengganggu stabilitas sistem pelayanan yang selama ini berjalan.

Lia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap perubahan kebijakan besar di sektor kesehatan. Ia menilai aspirasi PERSI seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, agar tidak mengambil langkah sepihak.

“Kebijakan kesehatan semestinya disusun secara partisipatif. Rumah sakit tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan tanpa ruang dialog,” ujarnya.

Sebagai anggota DPD RI, Lia menyatakan akan mengawal isu iDRG melalui jalur konstitusional. Ia mendorong dialog terbuka antara Kementerian Kesehatan, PERSI, dan pihak terkait lainnya agar penerapan iDRG memiliki dasar teknis yang jelas dan berkeadilan.

Baca Juga :  UMKM Diminta Manfaatkan AI untuk Perluas Pasar Digital

Menurutnya, kepastian juklak dan juknis menjadi kunci agar transformasi sistem kesehatan nasional benar-benar memperkuat layanan, bukan sebaliknya.

“Transformasi harus memastikan keberlanjutan rumah sakit dan perlindungan bagi pasien. Itu yang akan terus kami dorong,” pungkas Lia. (FRI)