KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mematangkan masterplan penataan kota sebagai dasar penanganan banjir yang terpadu dan berkelanjutan. Penguatan dokumen perencanaan tersebut dipaparkan dalam rapat di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi.
Pemaparan masterplan ini dihadiri Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Tim penyusun mengusung visi besar bertajuk “Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas). Visi tersebut diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Konsep ini menempatkan Sidoarjo sebagai wilayah Kota Delta yang memiliki karakter hidrologi khas dan rentan terhadap kombinasi banjir sungai serta rob.
“Sidoarjo ini letaknya paling timur dengan banyak sungai afvoer. Kita harus waspada, karena banjir di sini tidak hanya dari luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi air laut pasang atau rob,” ujar Bupati Subandi dalam arahannya, Rabu (7/1/2026).
Subandi menilai, masterplan penataan kota menjadi instrumen krusial dalam menentukan prioritas penanganan banjir berbasis data dan kondisi riil lapangan. Ia mengibaratkan penanganan banjir seperti proses diagnosis medis yang harus dilakukan secara tepat sebelum menentukan langkah penanganan.
“Ibarat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang harus ditangani tiap tahun sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Ia juga mengakui, keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan program penanganan banjir. Saat ini, anggaran daerah yang dialokasikan khusus untuk penanganan banjir baru mencapai Rp5,8 miliar, sehingga diperlukan perencanaan bertahap yang realistis namun tetap berdampak signifikan.
Beberapa wilayah yang masuk prioritas kajian antara lain Kecamatan Tanggulangin, Candi, dan Waru yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan banjir. Sementara itu, di wilayah perkotaan, fokus penanganan diarahkan pada normalisasi saluran drainase yang banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri.
Subandi menegaskan, penanganan banjir dan penataan kota tidak semata-mata menjadi urusan teknis, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Semua stakeholder harus terlibat. Dengan grand design ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun,” ucapnya.
Sebagai landasan implementasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo menetapkan empat sektor intervensi utama, yakni sistem drainase dan pengendalian banjir, rehabilitasi infrastruktur jalan, rehabilitasi fasilitas pendidikan (sekolah), serta revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH).
Integrasi keempat sektor tersebut diharapkan mampu mewujudkan kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga tangguh terhadap bencana serta selaras dengan daya dukung lingkungan. Dengan pematangan masterplan ini, Pemkab Sidoarjo menargetkan langkah penataan kota yang lebih presisi, terarah, dan dapat dieksekusi secara bertahap sesuai kapasitas anggaran daerah.(TAM)
