KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat langkah percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor tanpa ego sektoral. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, yang menekankan pentingnya kerja bersama secara integratif dan holistik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Ruang Sabha Bina Praja. Selasa (30/12/2025).
Wabup As’ad menyampaikan bahwa capaian penurunan kemiskinan yang diraih selama tahun 2025 merupakan hasil nyata dari sinergi seluruh pihak. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kontribusi semua elemen yang terlibat.
“Penurunan angka kemiskinan ini adalah hasil kerja bersama. Tidak ada satu pihak yang bekerja sendiri, semuanya saling melengkapi,” ujar As’ad Yahya Syafi’i.
Berdasarkan data, selama periode Maret 2024 hingga Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso berkurang sebanyak 2,91 ribu jiwa, dari 99,62 ribu jiwa menjadi 96,71 ribu jiwa. Secara persentase, angka kemiskinan juga turun sebesar 0,40 persen, dari 12,60 persen menjadi 12,20 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan intervensi pengentasan kemiskinan telah memberikan dampak yang signifikan.
Meski demikian, Wabup menegaskan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan angka kemiskinan berada pada kisaran 11,36–11,73 persen, serta menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen.
Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Desember 2025, kemiskinan ekstrem di Bondowoso masih mencakup 87.032 individu atau 39.419 keluarga dari total penduduk 800.441 jiwa. Kondisi tersebut, menurut Wabup, memerlukan percepatan intervensi yang lebih tepat sasaran dan terkoordinasi.
As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bahwa TKPK tidak boleh bekerja secara parsial. Dengan keterbatasan fiskal pada tahun 2026, kolaborasi dan inovasi menjadi syarat mutlak, mengingat kemiskinan bersifat multidimensi dan hampir seluruh desa di Bondowoso masih memiliki warga miskin ekstrem.
Ia juga meminta TKPK kecamatan untuk aktif mendampingi desa, khususnya dalam mengarahkan penggunaan Dana Desa agar lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa diminta serius melakukan verifikasi dan validasi DTSEN agar data benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.
“TKPK adalah kita semua, bukan tanggung jawab satu perangkat daerah saja. Mari kita perkuat koordinasi dan konsolidasi untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis mampu mewujudkan masyarakat yang tangguh, unggul, dan berdaya saing global.(wan)
