KILASJATIM.COM, Surabaya – Tekanan fiskal yang kian berat di penghujung tahun anggaran 2025 membuka borok lama pengelolaan sektor pariwisata Kota Surabaya. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah bekerja lebih kreatif dan produktif. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan sektor pariwisata masih berjalan di tempat, tanpa terobosan berarti.
Padahal, pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai salah satu sektor strategis penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, besarnya aset wisata yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dinilai tidak sebanding dengan kontribusi yang dihasilkan terhadap kas daerah.
Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas menilai lemahnya kepemimpinan dan arah kebijakan menjadi akar persoalan. Ia menyoroti pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang hingga kini masih tanpa direktur utama definitif.
“Kita bicara aset besar, tapi dikelola setengah hati. KBS tidak punya dirut definitif, bagaimana mungkin ada arah pengembangan yang jelas? Ini bukan soal teknis, tapi soal keberanian mengambil keputusan,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, ketiadaan kepemimpinan membuat KBS hanya berjalan rutinitas, tanpa inovasi yang mampu mendongkrak kunjungan maupun pendapatan. Sementara itu, biaya operasional tetap menyedot APBD setiap tahun.
“Kalau terus seperti ini, KBS bukan jadi penopang PAD, tapi justru jadi beban anggaran,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada pengelolaan wisata baru, seperti wisata offroad Tahura Pakal. Meski diklaim sebagai inovasi, pola pengelolaannya dinilai masih sarat pendekatan birokrasi. Kewajiban pendaftaran daring dinilai tidak ramah pasar dan menghambat minat wisatawan.
“Wisata itu soal pengalaman, bukan formulir. Kalau semuanya dibatasi sistem kaku, ini menunjukkan Pemkot lebih sibuk mengurus administrasi daripada memikirkan pasar,” kata Yona yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya.
Tak hanya itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi ikon sejarah kota juga dinilai belum dikelola secara serius. Masalah penataan kawasan dan rasa aman yang belum sepenuhnya terjamin membuat potensi besar tersebut belum mampu menarik kunjungan secara signifikan.
“Kota Tua ini etalase sejarah Surabaya. Tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, itu artinya pengelolaannya belum serius,” tandasnya.
Yona menegaskan, dalam situasi fiskal yang semakin sempit, Pemkot Surabaya tidak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja. Setiap aset daerah harus dipastikan produktif dan berkontribusi nyata.
“Dana dari pusat turun, APBD tertekan. Kalau pariwisata tetap dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, jangan heran kalau PAD stagnan. Ini soal tanggung jawab politik Pemkot kepada warga Surabaya,” pungkasnya. (FRI)
