KILASJATIM.COM, Surabaya – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi penyelesaian kasus kerukunan umat beragama di Kelurahan Gayungan, Surabaya. Ia menilai proses mediasi yang dilakukan perangkat kelurahan bersama Pos Bantuan Hukum (Posbankum) setempat layak dijadikan contoh nasional.
“Salah satu penyelesaian kasus di sini menurut saya bisa menjadi contoh di Indonesia,” ujar Supratman saat kunjungan di Surabaya, Jumat (12/12/2025).
Supratman menyebut penyelesaian persoalan rumah ibadah di Gayungan mencerminkan nilai persatuan yang selama ini menjadi dasar negara. Ia melihat bagaimana warga Muslim dan Kristen dalam satu kawasan perumahan dapat mencapai kesepakatan tanpa gesekan yang berkepanjangan.
“Semangat seperti ini pernah ditunjukkan para pendiri bangsa saat merumuskan Pembukaan UUD 1945, dan hari ini saya melihatnya kembali di Surabaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhukham memaparkan perkembangan pembangunan Posbankum di Jawa Timur. Saat ini, total 8.494 Posbankum telah terbentuk dan menjangkau seluruh desa maupun kelurahan.
Supratman juga mendorong perluasan layanan hingga tingkat komunitas, khususnya komunitas keagamaan, agar akses bantuan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat menunjukkan dukungan terhadap layanan bantuan hukum di Surabaya.
“Pak Menteri antusias melihat langsung program bantuan hukum di Surabaya,” ujar Lilik.
Ia menyebut Supratman memberikan penilaian positif terhadap kinerja Posbankum Gayungan, terutama terkait penyelesaian isu rumah ibadah yang sebelumnya sempat menjadi perhatian warga.
Lilik berharap penguatan Posbankum dapat mempermudah warga mendapatkan layanan hukum yang lebih cepat, dekat, dan efektif.
Surabaya sebelumnya mencatatkan Rekor MURI berkat pembentukan Posbankum terbanyak yang dilakukan serentak di 1.368 RW. Penghargaan itu diterima Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-731, Juni 2024. Program tersebut bertujuan memperluas akses layanan hukum gratis bagi warga kota. (cit)
