KILASJATIM.COM, Surabaya – Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Danantara dalam investasi dan ekonomi negara serta ketakutan investor untuk bekerjasama diakui oleh DPR RI.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun saat menghadiri Round Table Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Ia menilai masyarakat masih minim memahami peran Danantara sebagai lembaga negara yang menjalankan berbagai tugas strategis. Karena itu, ia mendorong agar sosialisasi mengenai fungsi dan mandat lembaga tersebut diperluas, terutama di Jawa Timur.
Misbakhun mengatakan, Danantara selama ini menjalankan sejumlah penugasan negara, mulai dari pengelolaan subsidi hingga efisiensi beban anggaran.
“Masyarakat perlu tahu apa yang sudah dilakukan Danantara dan bagaimana kehadirannya membawa manfaat langsung,” ujarnya dalam dialog yang digelar Nagara Institute.
Ia mencontohkan berbagai proyek strategis yang berkaitan dengan kebutuhan industri nasional, termasuk rencana pengembangan waste to energy dan sektor petrokimia. Proyek-proyek ini, menurutnya, penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.
“Ini bagian dari upaya menghadirkan produk kimia dan industri yang kuat di dalam negeri,” kata Misbakhun.
Misbakhun menegaskan bahwa Danantara tidak seharusnya diposisikan sebagai pesaing sektor swasta. Ia justru mendorong model kolaborasi melalui public private partnership agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan bersamaan.
“Danantara punya penugasan negara, sementara swasta memiliki ekosistem bisnis yang sudah matang. Kalau dikolaborasikan, keduanya bisa tumbuh dan negara mendapat manfaat dari pajak dan multiplier effect,” jelasnya.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi korupsi dalam kerja sama antara BUMN dan swasta, Misbakhun menilai kuncinya ada pada profesionalisme dan perbaikan tata kelola. Ia menyebut penerapan judgement rule yang kuat dapat meminimalkan risiko penyimpangan.
“Kita berharap tata kelola terus diperbaiki agar pengelola BUMN tidak terjebak dalam praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, pengawasan terhadap BUMN, termasuk Danantara, berlangsung secara berlapis oleh berbagai lembaga negara. BPK, BPKP, hingga DPR menjalankan fungsi kontrol secara simultan sebagai bentuk akuntabilitas publik.(cit)
