KILASJATIM.COM, Bondowoso — Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Namun ia menekankan bahwa realisasi program harus berjalan seiring dengan kemampuan fiskal yang saat ini mengalami penurunan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Sekda, pemerintah telah memiliki arah pembangunan yang jelas melalui program RANTAS (Ruas Jalan Tuntas Infrastruktur Prioritas Daerah). Program ini menjadi acuan dalam menata dan menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur, terutama konektivitas antarwilayah.
“Infrastruktur itu tetap menjadi prioritas kita. Program RANTAS adalah bentuk komitmen pemerintah daerah. Tetapi kita juga harus realistis dalam melihat kemampuan fiskal. Ada pengurangan DAU dan Dana Desa yang cukup signifikan, sehingga kita harus benar-benar selektif dalam menentukan skala prioritas,” jelas Sekda.
Ia mengatakan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Program prioritas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor pertanian juga harus berjalan berdampingan.
“Kita tidak bisa menghabiskan anggaran hanya pada satu sektor. Pembangunan SDM, layanan kesehatan, peningkatan ekonomi, semuanya juga bagian dari prioritas. Dengan fiskal yang terbatas, kita harus memilih program yang paling strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sekda juga memberikan apresiasi kepada DPRD Bondowoso yang terus mengawal program pembangunan dan menjaga sinergi dengan pemerintah daerah.
“Semangat Pak Bupati jelas: infrastruktur adalah konektivitas. Ketika jalan bagus, ekonomi bergerak, pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih mudah dijangkau. Ini pemicu naiknya kesejahteraan masyarakat,” tambah Fathur Rozi.
Plt Kepala BSBK: “Skala Prioritas Jadi Kunci dalam Pelaksanaan Infrastruktur”
Sementara itu, Plt Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menegaskan bahwa jajaran BSBK siap menindaklanjuti arahan Sekda dan pemerintah daerah dengan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, meski dalam kondisi fiskal yang ketat.
“Kami di BSBK menjalankan program sesuai arahan pemerintah daerah. Dengan situasi fiskal seperti sekarang, skala prioritas menjadi sangat penting. Ruas-ruas yang dampaknya paling besar terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan publik itu yang kami dahulukan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BSBK akan memaksimalkan perencanaan, efisiensi, dan akuntabilitas untuk memastikan pembangunan berjalan tetap optimal dan tepat sasaran.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kerja. Kami optimalkan perencanaan dan pelaksanaan agar setiap proyek memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.(wan)
