Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, Muhammad Holil mengatakan, dari 127 perusahaan di Situbondo, sembilan di antaranya belum membayar sesuai upah minimum kabupaten atau UMK. Sabtu (29/11/2025). Foto Istimewa
KILASJATIM.COM, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melalui Dinas Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 127 perusahaan di daerah tersebut wajib membayar upah karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan skala kecil, menengah, hingga besar.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Situbondo, Muhammad Holil, menjelaskan bahwa seluruh perusahaan tersebut harus mengikuti ketentuan UMK yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Di Situbondo, ada 127 perusahaan yang harus membayar upah karyawan sesuai dengan UMK,” ujarnya.
UMK Situbondo tahun ini ditetapkan sebesar Rp2.335.209, menjadikannya UMK terendah di Jawa Timur. Penetapan UMK tersebut dipengaruhi berbagai indikator, salah satunya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Ada beberapa indikator yang memengaruhi besaran UMK, salah satunya pertumbuhan ekonomi,” kata Holil.
Namun demikian, tidak seluruh perusahaan mampu memenuhi ketentuan tersebut. Dari 127 perusahaan, tercatat 118 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK, sementara sembilan perusahaan masih belum mampu melaksanakan kewajiban tersebut.
“Dari 127, sebanyak 118 perusahaan membayar upah sesuai UMK, dan sembilan perusahaan tidak membayar sesuai UMK. Dan itu tidak apa-apa, karena mereka melaporkan kepada kami atas ketidakmampuannya,” jelasnya.
Terkait UMK yang akan diberlakukan pada tahun 2026, Holil menyampaikan bahwa pihaknya masih akan menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Situbondo. Penetapan UMK wajib mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah diumumkan sebelumnya.
“Segera kami tetapkan UMK Situbondo, yang pasti jumlahnya tidak boleh di atas UMP,” tegasnya.(wan)
