KILASJATIM.COM, Surabaya – Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo pada November 2025 menambah panjang daftar OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025. Hingga awal November, lembaga antirasuah telah melakukan enam OTT di berbagai daerah dan kementerian.
Rangkaian OTT 2025 dimulai pada Maret, ketika KPK menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Operasi itu terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur daerah.
Pada Juni 2025, KPK kembali melakukan OTT atas dugaan suap proyek pembangunan jalan yang melibatkan pejabat Dinas PUPR Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
OTT berikutnya berlangsung pada 7–8 Agustus 2025 di tiga kota sekaligus: Jakarta, Kendari, dan Makassar. Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
KPK kemudian menggelar OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025 yang terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan. Belum lama berselang, pada 20 Agustus 2025, lembaga itu kembali melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus tersebut menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Operasi keenam terjadi pada 3 November 2025, ketika Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau untuk anggaran 2025.
Rangkaian OTT ini menggambarkan fokus KPK terhadap dugaan korupsi di sektor layanan publik, perizinan, dan pengelolaan anggaran daerah—menciptakan gambaran kuat mengenai pola pelanggaran yang berulang di sejumlah instansi.(cit)
