KILASJATIM.COM, Surabaya – Rencana pemerintah menghentikan impor solar mulai 2026 dinilai sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Namun, kebijakan ini tetap memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan gejolak harga dan gangguan pasokan. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Elisa Tjondro, S.E., M.A., BKP, CBV., CPS., CESA, Ketua Program International Trade & Finance, Petra Christian University (PCU) Rabu (5/11/2025).
“Secara makro, penghentian impor solar bisa memperkuat efisiensi neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi,” terang Elisa.
Menurut data BPH Migas, kebutuhan solar nasional tahun 2026 diperkirakan mencapai 18,5 hingga 18,7 juta kiloliter. Sementara, kapasitas produksi domestik bisa mencapai sekitar 20,9 juta kiloliter per tahun setelah proyek RDMP Balikpapan beroperasi. Elisa menilai angka tersebut menunjukkan potensi kemandirian energi, tetapi implementasinya tetap harus dilakukan hati-hati. “Secara rasional ini bisa dilakukan, tapi untuk jangka pendek cukup ambisius. Pemerintah harus memastikan kesiapan teknis, logistik, dan kebijakan harga agar transisi berjalan mulus dan tidak menimbulkan gejolak di dalam negeri,” tambah Elisa.
Ia menambahkan, penghentian impor solar bisa berdampak positif terhadap neraca perdagangan dan mengurangi beban subsidi energi, asalkan produksi dalam negeri stabil dan mencukupi kebutuhan nasional. “Kalau pasokan stabil, APBN bisa lebih kuat karena pengeluaran subsidi bisa dikurangi dan dialihkan untuk program prioritas lain,” katanya.
Namun, Elisa mengingatkan adanya potensi efek domino jika kesiapan industri belum optimal. “Kelangkaan solar bisa menaikkan biaya transportasi dan produksi industri, yang akhirnya menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi,” paparnya.
Dari sisi investasi, kebijakan ini berpotensi menarik minat investor baru di sektor energi jika pemerintah mampu menjamin stabilitas regulasi dan pasokan. “Investor akan tertarik bila ada kepastian regulasi dan dukungan sinergis dari pemerintah pusat maupun daerah,” tambah Elisa.
Elisa menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan. “Transisi menuju kemandirian energi harus dirancang komprehensif dan bertahap. Pemerintah perlu melibatkan industri kelapa sawit, logistik, transportasi, dan sektor terkait lainnya agar dampak negatif dapat diminimalkan,” pungkas Elisa.(tok)
