KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di semua tingkatan—dari provinsi hingga kecamatan. Sinergi itu, kata Khofifah, menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban umum di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Rakor dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Kepala Pengadilan Tinggi, serta perwakilan Forkopimda dan Forkopimcam dari seluruh daerah.
“Sinergi di Jawa Timur sangat kuat. Ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga membangun solusi jangka panjang,” ujar Khofifah.
Khofifah memberi perhatian serius terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Ia meminta seluruh elemen pemerintahan hingga kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
“Jangan pernah meremehkan masalah narkoba—baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Rehabilitasi korban juga harus terus diperkuat, termasuk melalui IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor),” tegasnya.
Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi Forkopimda dalam memperkuat ketahanan pangan. Jawa Timur, katanya, memegang peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional melalui program integrasi pertanian “Pajale” — padi, jagung, dan kedelai.
“TNI AD fokus pada padi, Polri pada jagung, dan TNI AL pada kedelai. Semua disinergikan dengan dukungan kepala daerah agar produktivitas terus meningkat,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan agar Forkopimda turut mendorong program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pengembangan Sekolah Rakyat (SR), dan optimalisasi Program Strategis Nasional (PSN).
“Sinergi lintas sektor ini bukan sekadar menjaga keamanan, tapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang turut hadir, mengapresiasi cepatnya respon kepala daerah di Jawa Timur dalam menjaga stabilitas dan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Menurutnya, 87,73 persen pemerintah daerah di Indonesia telah melaporkan langkah konkret menjaga kamtibmas, termasuk melalui rakor Forkopimda, pertemuan tokoh masyarakat, apel kebangsaan, doa bersama, hingga pengaktifan poskamling.
Wiyagus mencatat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah poskamling terbanyak di Indonesia — mencapai 117.210 titik di desa dan kelurahan.
“Ini modal sosial luar biasa. Kekuatan seperti ini harus terus dijaga agar keamanan di akar rumput tetap solid,” ujarnya.
Dalam arahannya, Wiyagus juga menegaskan peran strategis Forkopimda dalam mengawal implementasi Astagita, delapan cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meliputi ketahanan pangan dan energi, peningkatan SDM, pemerataan ekonomi, transformasi digital, reformasi hukum, penguatan pertahanan, dan kelestarian lingkungan.
“Tanpa koordinasi dan sinergi, akan muncul ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, termasuk dinamika penyampaian aspirasi masyarakat. Berdasarkan data Kemendagri, pada Agustus–September 2025 tercatat 776 aksi penyampaian aspirasi di 35 provinsi, dengan 54 aksi di Jawa Timur.
“Forkopimda harus proaktif melakukan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap potensi gangguan keamanan,” ujarnya. (FRI)
