KILASJATIM.COM, Surabaya – Sekitar seribu warga Kota Surabaya yang telah meninggal dunia tercatat belum memiliki akta kematian. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu akurasi data kependudukan dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari pemerintah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sebagian besar keluarga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena khawatir kehilangan hak atas bansos.
“Masih ada sekitar seribu warga yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan akta kematiannya. Rata-rata alasannya sosial — takut bantuan sosialnya dicabut,” ujar Eddy di Surabaya, Senin (6/10/2025).
Padahal, kata Eddy, bantuan sosial tetap dapat dilanjutkan kepada ahli waris yang sah. “Bantuan tidak otomatis hilang. Jika penerima meninggal, bisa dialihkan ke istri atau ahli waris sesuai aturan Kementerian Sosial,” jelasnya.
Ia menilai kekeliruan ini muncul karena minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem data bansos dan administrasi kependudukan. Banyak warga berasumsi pelaporan kematian akan menghapus data keluarga dari daftar penerima manfaat, padahal faktanya tidak demikian.
Selain alasan sosial, ada pula warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi. Eddy menegaskan, alasan itu tidak lagi relevan karena seluruh layanan administrasi kependudukan kini tersedia secara daring melalui aplikasi KNG Mobile dan situs resmi Dispendukcapil Surabaya.
“Semua bisa diurus dari rumah, tanpa perlu datang ke kantor kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola,” katanya.
Eddy menekankan, ketertiban administrasi kependudukan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Data yang akurat juga mempermudah pemerintah melakukan intervensi saat terjadi bencana atau musibah.
Ia mengimbau warga agar rutin memperbarui data pribadi, mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian, hingga perpindahan domisili. “Kalau datanya tidak sesuai, pemerintah akan kesulitan dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” ujarnya.(cit)
