KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Hingga akhir Mei 2025, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Sidoarjo masih mencatat surplus sebesar Rp3,49 triliun. Namun, realisasi belanja untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih nihil, sehingga mendorong perlunya percepatan penyaluran.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo, dalam pemaparan kinerja APBN di hadapan para pemangku kepentingan, Rabu (25/6/2025).
Didi mengungkapkan, total penerimaan negara di Sidoarjo hingga Mei 2025 mencapai Rp6,63 triliun, yang mayoritas berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp6,39 triliun.
Rinciannya, Pajak Penghasilan Rp2,24 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp777,37 miliar, Cukai Rp2,67 triliun, Pajak lainnya Rp553,68 miliar, Pajak perdagangan internasional: Rp151,14 miliar,” ungkap Didi.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp237,95 miliar. Terdiri atas:
PNBP lainnya: Rp205 miliar (107,69% dari target Rp190,35 miliar)
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU): Rp32,95 miliar (60,63% dari target Rp54,34 miliar)
Dari sisi belanja, realisasi hingga akhir Mei 2025 baru mencapai Rp3,13 triliun, dengan rincian, diantaranya belanja Pemerintah Pusat: Rp2,05 triliun (33,20% dari pagu) yang mencakup seperti belanja pegawai Rp1,42 triliun (38,80%), belanja barang: Rp224,70 miliar (24,75%), belanja modal Rp409,24 miliar (25,29%) serta belanja sosial Rp20 juta (47,39% dari pagu Rp50 juta).
Belanja Transfer ke Daerah: Rp1,08 triliun (43,03%). Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp28,55 miliar masih belum terealisasi sama sekali.
“Sampai akhir Mei, APBN di Sidoarjo masih surplus Rp3,49 triliun. Tapi kegiatan yang dialokasikan dalam DAK fisik perlu dipercepat karena hingga kini belum ada penyaluran sama sekali,” ujar Didi menutup paparannya. (TAM)
