KILASJATIM.COM, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Tenaga Ahli Wakil Kepala BPKH, Rahmat Rifami, menyampaikan bahwa audit besar-besaran sedang dilakukan terhadap antrean jemaah haji yang membludak. Audit ini merupakan langkah krusial untuk memastikan validitas data dan mengurai kepadatan antrean haji yang telah mencapai puluhan tahun di beberapa wilayah.
Menurut Rahmat, validasi dan rekonsiliasi data sangat penting untuk menghindari penumpukan calon jemaah yang sebenarnya tidak aktif. “Ada calon jemaah yang tidak ditemukan alamatnya. Bahkan, ada yang wafat namun tetap tercatat dalam sistem,” ungkap Rahmat dalam keterangannya kepada Pro 3 RRI. Ia menambahkan bahwa panjangnya antrean haji saat ini tidak sesuai dengan kenyataan terkini, dengan banyak calon jemaah yang tidak dapat dihubungi atau telah meninggal dunia namun masih tercatat aktif.
Audit ini juga bertujuan untuk menemukan kuota haji yang tidak terserap secara optimal. Rahmat menegaskan bahwa Kementerian Agama dan instansi terkait memiliki tanggung jawab besar dalam validasi dan pelacakan data jemaah. “Kami fokus pada jemaah lama yang saat dipanggil tidak melunasi dan tak diketahui tempat tinggalnya,” jelasnya.
Rahmat menjelaskan bahwa panjangnya antrean haji bervariasi di setiap daerah, dipengaruhi oleh jumlah penduduk muslim dan kuota provinsi yang diberikan. Sebagai contoh, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, memiliki antrean haji hingga 47 tahun.
Lebih lanjut, Rahmat juga menyoroti pentingnya diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi untuk meningkatkan kuota haji bagi jemaah Indonesia. Selain itu, ia mendukung wacana pemanfaatan kuota negara sahabat yang tidak terserap secara optimal, sebagai salah satu solusi untuk mempercepat keberangkatan jemaah haji.
Audit ini diharapkan dapat membersihkan data antrean haji dari data yang tidak valid, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah jemaah haji yang benar-benar aktif dan siap berangkat.(pur)
