KILASJATIM.COM, Surabaya – Inisiatif Pemkot Surabaya yang merencanakan pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur dinilai sebagai momentum guna menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah bayang-bayang pelambatan ekonomi global. Untuk tetap bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya diharapkan dapat mencari sumber pendanaan alternatif yang kompetitif, seperti pinjaman daerah, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), maupun solusi pendanaan lainnya yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Meski demikian, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga tetap harus dilakukan.
Demikian dikatakan Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Eri Irawan, kepada media, Selasa (11/2/2025).
“Rencana pinjaman oleh Pemkot Surabaya untuk membangun infrastruktur bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Eri.
Seperti diketahui, Pemkot Surabaya mewacanakan akan mengambil pinjaman untuk pembangunan sejumlah program, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), keberlanjutan proyek jalan Menganti Lidah Wetan, rumah sakit di kawasan selatan dan utara, diversi Gunungsari, pembangunan berbagai saluran, dan sebagainya. Pemkot Surabaya dan DPRD masih akan berkoordinasi secara lebih detil terkait hal tersebut.
Eri menjelaskan, tahun 2025 menjadi masa penuh tantangan fiskal bagi pemerintah, termasuk Pemkot Surabaya. Pemerintah pusat memutuskan ada efisiensi anggaran, antara lain dengan pengurangan dana transfer ke daerah. Hal ini tentu berdampak ke ruang fiskal Pemkot Surabaya. Belum lagi bila ternyata proyeksi pendapatan Kota Surabaya belum sesuai harapan.
“Dalam situasi yang kompleks tersebut, harus ada upaya untuk tetap mendukung visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Di antaranya dengan terus memacu program infrastruktur,” ujar Eri.
Eri menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Surabaya akan menggerakkan perekonomian, mendorong tumbuhnya investasi baru, menjaga daya saing sektor usaha di Surabaya seiring semakin lancarnya mobilitas, serta memperkuat posisi Kota Pahlawan sebagai superhub megapolitan di mana Surabaya kian kukuh sebagai pintu utama perdagangan nasional dan internasional di kawasan timur Indonesia. Termasuk untuk merespons perkembangan Gresik yang mendapat investasi jumbo berupa smelter komoditas tambang senilai Rp58 triliun.
Di tengah tantangan pelambatan ekonomi, Eri menyebut tetap bergulirnya pembangunan infrastruktur akan menjadi bantalan agar ekonomi Surabaya terus bergerak progresif.
”Teorinya, investasi infrastruktur pasti menggerakkan perekonomian, mengurangi biaya logistik yang selama ini mahal, dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja. Di wilayah yang dibangun, pasti ekonomi tumbuh, lapangan kerja terbuka, otomatis nanti PAD juga terangkat,” papar mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur tersebut.
“Pada akhirnya itu juga akan menjaga kualitas belanja rumah tangga yang selama ini menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” jelas Eri.
Tetapi Eri mengingatkan agar utilisasi proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh pinjaman daerah tersebut nantinya harus termanfaatkan secara optimal.
“Agar tidak under utilisasi, tentu diperlukan studi terhadap proyek-proyek tersebut. Jika sampai under utilisasi, tentu dampak ekonominya menjadi kurang optimal, yang otomatis membuat PAD yang diharapkan sebagai multiplier effect proyek tersebut menjadi tidak maksimal,” jelasnya. (DEN)
