KILASJATIM.COM, Pasuruan – Beberapa daerah di Jawa Timur memastikan telah menerima dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan ini diharapkan dapat menekan penyebaran PMK, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Sebanyak lebih dari 11 ribu dosis vaksin PMK telah diterima Kabupaten Jombang. Selain bantuan dari Pemprov Jatim, Jombang juga mendapatkan tambahan vaksin PMK tahap kedua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bantuan vaksin dari Pemprov Jatim secara simbolis diserahkan pada Selasa (11/02), namun sebagian telah lebih dahulu diterima Dinas Peternakan Kabupaten Jombang pada Jumat (07/02). Secara rinci, jumlah vaksin dari Pemprov Jatim mencapai 11.250 dosis, sedangkan vaksin dari APBN tahap kedua sebanyak 10.750 dosis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh, menyatakan bahwa setelah menerima vaksin dari Pemprov Jatim dan APBN, pihaknya langsung melakukan penyuntikan terhadap hewan ternak.
“Sampai ke depan kita targetkan semakin banyak populasi ternak yang divaksin, sehingga perlindungan terhadap PMK semakin optimal,” ujar Saleh pada Rabu (12/02).
Saleh menegaskan bahwa vaksinasi dilakukan segera setelah vaksin diterima guna memastikan pencegahan yang efektif. “Begitu ada vaksin datang, kita langsung bergerak dari kandang ke kandang untuk melakukan penyelamatan hewan ternak sapi,” tambahnya.
Selain bantuan dari APBN dan Pemprov Jatim, Kabupaten Jombang juga akan mendapatkan vaksin PMK yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Jombang.
“Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan dana BTT yang saat ini masih dalam proses pengadaan,” jelas Saleh. Vaksin PMK dari BTT ini ditargetkan sudah dapat digunakan pada Februari 2025.
Sementara itu, Kabupaten Pasuruan juga telah menerima bantuan vaksin PMK dari Pemprov Jawa Timur dengan total 18 ribu dosis. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, drh Ainur Alfiah, menjelaskan bahwa vaksin akan disebarkan ke daerah dengan kasus PMK yang cukup tinggi.
“Hari ini kami mulai mendistribusikan vaksin ke Puskeswan di Kabupaten Pasuruan, terutama ke wilayah dengan kasus PMK tinggi seperti Prigen, Lekok, Beji, Winongan, Purwosari, Nguling, dan Puspo,” ungkap Ainur Alfiah, Rabu (12/2).
Bantuan vaksin ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik serta mendorong sektor peternakan agar tetap produktif dan aman dari ancaman PMK.
Pasar Hewan Mulai Dibuka
Di Kabupaten Jombang, terjadi penurunan jumlah kasus PMK per hari. Dengan situasi yang semakin terkendali, pasar hewan yang sebelumnya ditutup akan kembali dibuka pada Kamis (13/02).
“Besok sudah mulai beraktivitas,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Mochamad Saleh.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, menyebutkan bahwa anggaran BTT untuk pengadaan vaksin PMK sudah dicairkan dengan nilai Rp 607.409.760,-. Dinas Peternakan Kabupaten Jombang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis distribusi vaksin ini.
“Proses pencairan BTT telah dilakukan sesuai prosedur, dari pengajuan BPBD hingga pencairan melalui rekening Dinas Peternakan,” jelas Wiku.
Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang per Selasa sore (11/02), sebanyak 8.638 ekor hewan telah divaksin. Sementara total kasus PMK pada hari yang sama mencapai 1.481 kasus, dengan 97 ekor mati, 138 ekor dipotong paksa, 978 ekor sembuh, dan 264 ekor masih dalam perawatan.
Di Kabupaten Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) mencatat bahwa 946 ekor sapi yang terpapar PMK telah berhasil disembuhkan. Dari total 1.557 ekor sapi yang terinfeksi, sebanyak 99 ekor mati, 89 ekor dipotong bersyarat, dan 423 ekor masih dalam tahap pemulihan.
Pemkab Lamongan optimistis bahwa tren kasus PMK dapat terus ditekan, sehingga pasar hewan yang sebelumnya ditutup sejak Januari 2025 dapat segera dibuka kembali.
“Sebentar lagi pasar hewan akan dibuka, saat ini kami masih mempersiapkan pencabutan surat edaran (SE),” ujar Kepala Disnaskeswan Lamongan, Shofia Nurhayati.
Menjelang bulan Ramadan, Pemkab Lamongan terus meningkatkan upaya preventif dengan pemberian vaksin. “Kami berharap menjelang bulan suci Ramadan, kasus PMK dapat semakin terkendali dan melandai, sehingga sektor peternakan tetap produktif,” pungkas Shofia. (den)
