KILASJATIM.COM, Surabaya – Reses anggota DPRD Surabaya kembali menyingkap persoalan klasik yang dihadapi warga kota. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut ada tiga isu utama yang paling banyak disampaikan masyarakat: infrastruktur kampung, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM dan lapangan kerja.
Menurut Eri, perbaikan infrastruktur di perkampungan masih menjadi kebutuhan mendesak. Warga menyoroti kondisi jalan, saluran air, hingga penerangan jalan umum (PJU). DPRD pun berkomitmen mengawal realisasi perbaikan, termasuk PJU di kawasan Kalijudan dan Mulyorejo serta fasilitas persampahan di Wonocolo.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, warga menilai pelayanan masih belum maksimal. Salah satu keluhan yang muncul, kata Eri, menyangkut aturan BPJS Kesehatan.
“Ada warga yang belum sembuh, tapi sudah diminta pulang hanya karena aturan opname tiga hari,” ujarnya.
Sementara itu, aspirasi terkait pemberdayaan UMKM tak kalah menonjol. Banyak warga berharap aset-aset Pemkot Surabaya yang belum produktif bisa segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
“Pemanfaatannya bisa melibatkan komunitas dan perangkat kampung. Bahkan ada usulan aset dipakai untuk aktivitas gantangan burung, yang mampu memicu perputaran ekonomi lewat UMKM sekitar,” jelas Eri.
Ia menambahkan, DPRD juga terus memastikan anggaran program pro-rakyat tetap terjaga, mulai dari pendidikan, kesehatan gratis, beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga insentif bagi kader kampung dan RT/RW.
“Selain program dasar, kami mendorong pembangunan yang bisa melahirkan pertumbuhan ekonomi baru, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), underpass Margorejo, pelebaran Jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik,” pungkasnya.(cit)
