Oleh Kusnan
KILASJATIM.COM, Surabaya – Surabaya sejak awal bukan kota milik satu suku atau satu golongan. Kota ini tumbuh dari perjumpaan para pendatang—dari Madura, Sumatra, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara—yang bersama warga lokal membangun ruang hidup bernama Surabaya.
Sejarah Kota Pahlawan menunjukkan satu hal: Surabaya adalah kota temu, bukan kota klaim. Kota ini berdiri bukan karena siapa yang paling dulu datang, melainkan karena siapa yang bersedia hidup berdampingan dan menjaga kebersamaan.
Semangat itulah yang dulu dihidupi Pemuda Yamin. Berangkat dari organisasi kesukuan, Yamin justru melampaui sekat kesukuan. Ia menjadikan identitas sebagai jembatan persatuan—bukan alat dominasi—hingga lahir gagasan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa.
Namun warisan itu kini sedang diuji. Dalam beberapa kasus, organisasi kemasyarakatan berbasis kedaerahan justru memelintir identitas menjadi alat tekanan. Kesukuan yang semestinya menjadi ruang solidaritas berubah menjadi legitimasi penguasaan ruang sosial dan ekonomi. Dari sinilah kegelisahan warga muncul—bukan karena keberagaman, melainkan karena penyalahgunaan keberagaman.
Dalam konteks ini, figur Yasin muncul sebagai peringatan keras. Bukan untuk dibenarkan, apalagi dimaklumi. Yasin menjadi cermin bagaimana primordialisme yang dibiarkan dapat melahirkan premanisme sosial. Tindakan semacam ini bukan bentuk perjuangan, melainkan ancaman terhadap rasa aman warga dan kebersamaan kota.
Yasin bukan penyebab tunggal, melainkan produk dari pembiaran panjang. Ketika hukum ragu ditegakkan, ketika kekerasan dinegosiasikan atas nama stabilitas, dan ketika identitas dijadikan alat tawar, ruang abu-abu tercipta. Di situlah premanisme merasa sah dan tumbuh.
Melawan Yasin tidak berarti memusuhi suku tertentu atau menolak keberadaan Ormas. Surabaya tidak anti pendatang dan tidak anti organisasi. Sejarah kota ini justru dibangun oleh mereka yang datang dan berkontribusi. Yang ditolak adalah cara berpikir kolonial dalam wajah lokal: hidup dan mencari nafkah di Surabaya, tetapi enggan merawat kebersamaan kota ini.
Perbedaan antara Yamin dan Yasin harus ditegaskan. Yamin menggunakan identitas untuk menyatukan, Yasin memanfaatkannya untuk menciptakan ketakutan. Yamin membangun persatuan, Yasin menggerogoti sendi sosial.
Karena itu, sikap pemuda dan masyarakat Surabaya harus jelas. Setiap tindakan premanisme—siapa pun pelakunya, apa pun organisasinya, dan dari suku mana pun asalnya—adalah urusan hukum dan harus ditindak tegas oleh negara.
Surabaya membutuhkan lebih banyak “Yamin-Yamin baru”: pemuda perantau maupun anak kota yang memandang Surabaya bukan sekadar tempat singgah, melainkan rumah bersama. Pemuda yang menjadikan Ormas sebagai ruang pengabdian sosial, bukan alat dominasi.
Surabaya Rumah Kita hanya bisa dijaga jika warga berani menolak segala bentuk premanisme identitas dan secara sadar memilih jalan persatuan. Jika tidak, sejarah akan mencatat dengan getir bahwa Kota Pahlawan bukan runtuh oleh perbedaan, melainkan oleh pembiaran terhadap mereka yang memecah belah atas nama identitas.
