KILASJATIM.COM, Ponorogo – PADA 2020 ini ada 13 titik atau di 26 desa di Ponorogo yang mendapatkan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Akan ada peningkatan jalan di desa-desa yang mendapat program. Harapannya, perekonomian wilayah akan semakin maju.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo, Sumarno, Selasa (10/3/2020) mengatakan, program PISEW ini merupakan program dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.
“Nah, pada 2020 ini kita dapat 13 titik. Kebetulan bentuk infrastruktur yang kita dapat semuanya adalah jalan. Karena 13 titik, lokasinya berada di 26 desa. Ini karena syarat dari peningkatan jalan dalam program PISEW ini harus jalan kewenangan desa (bukan kelurahan) yang menghubungkan dua desa dalam satu kecamatan,” terang Sumarno.
BACA JUGA: Bupati Ponorogo Tegaskan Laksanakan Pembangunan Untuk Semua
Peningkatan jalan ini bisa pembuatan jalan makadam, rabat jalan, pembuatan jalan aspal hotmix, atau pembuatan jalan rigid.
Harapannya, kata Sumarno, program ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di desa yang mendapatkan program PISEW. Sebab, jalan merupakan sarana bagi masyarakat untuk bisa hilir mudik melakukan aktifitasnya. Baik bekerja maupun mengirimkan hasil panennya.
“Tahun ini program PISEW yang kita dapat besarnya adalah Rp600 juta per titik,” ulasnya.
Selain program PISEW ini, Ponorogo juga mendapatkan program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Ada enam kelurahan yang tahun ini disetujui untuk melaksanakan program Kotaku ini. Yaitu kelurahan Kadipaten, Kertosari, dan Patihan Wetan di Kecamatan Babadan; Kelurahan Setono di Kecamatan Jenangan; dan Kelurahan Purbosuman dan Surodikraman di Kecamatan Ponorogo.
BACA JUGA: Demi Desa ODF, Para Kades Di Ponorogo Targetkan Jambanisasi Rampung Maret
Untuk Kotaku, kata Sumarno, akan dikelola kelompok masyarakat desa setempat untuk bisa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dan bukan kontraktual. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk membuat jalan, drainase, taman, dan sebagainya.
“Yang paling penting adalah membuat wilayah tersebut lebih baik, tidak kumuh lagi,” katanya. (kominfo/kj25)
