KILASJATIM.COM, Surabaya – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan berbagai kelompok solidaritas lainnya menggelar aksi di Surabaya pada Senin (2/12), meskipun hujan deras mengguyur kota sejak pagi hari.
Aksi dimulai dengan long march dari Asrama AMP menuju Gedung Negara Grahadi. Koordinator aksi, Yefron Gire, menegaskan bahwa kondisi cuaca buruk tidak memadamkan semangat mereka untuk memperjuangkan keadilan bagi Papua.
“Meski hujan, tapi hujan hari ini tidak sebanding dengan situasi di Papua yang penuh pelanggaran HAM yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Sekitar 150 peserta aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Menurut Yefron, berbagai pendekatan seperti pembangunan, otonomi khusus, pemekaran wilayah, transmigrasi, hingga pengerahan militer, tidak mampu mengatasi akar masalah di Papua.
Selain orasi, aksi ini juga menampilkan teatrikal yang menggambarkan perampasan tanah serta berbagai pelanggaran HAM yang dirasakan masyarakat Papua. Teatrikal ini bertujuan menggugah kesadaran publik tentang kondisi di Papua.
Yefron menyebutkan bahwa aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain, seperti Jember, Malang, Jakarta, dan Makassar.
“Aksi ini dilakukan serentak di Jember, Malang, dan kemarin di Jakarta serta Makassar. Harapannya, negara memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Papua,” jelasnya.
Aksi ini berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas. Namun, iring-iringan massa sempat menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan sekitar lokasi aksi.
Markus, salah satu peserta aksi, menyampaikan bahwa ia bergabung karena prihatin terhadap kondisi di Papua yang menurutnya kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami berharap aksi ini dapat membuka mata banyak pihak terhadap penderitaan rakyat Papua,” ungkap Markus.
Gedung Negara Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena dianggap sebagai simbol pemerintahan yang dapat mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, hingga akhir aksi, belum ada perwakilan pemerintah yang menemui massa untuk berdialog.
Yefron dan peserta lainnya menutup aksi dengan harapan pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara damai dan demokratis.
“Harapannya, negara memberikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Papua,” tutup Yefron. (den)
