Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur, Eddy Widjanarko bersama pengurus dan panitia Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) APINDO XXXIII di Surabaya, 28-30 AGUSTUS 2024 usai paparan kepada sekumlah media di Surabaya, Senin (26/8/2024) (kilasjatim.com/nova)
KILASJATIM.COM, Surabaya – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti perbaikan iklim usaha di Indonesia, termasuk beberapa catatan yang bisa menjadi tantangan izin usaha setelah terbitnya UU Cipta Kerja, Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menghambat investasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani yang akan dibahas dalam Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) APINDO XXXIII di Surabaya, 28-30 AGUSTUS 2024.
“Dialog pengusaha dan para menteri dalam Rakerkonas APINDO XXXIII diharapkan memberi pemahaman atas arah kebijakan perekonomian pemimpin baru nasional. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan dalam pengembangan keterampilan pekerja, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di era teknologi,” ujar Shinta W. Kamdani melalui siaran resminya, Senin (26/8/2024).
Rakerkonas APINDO XXXIII tahun ini menghadirkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah; dan Menteri Investasi RI, Rosan Roeslani.
“Dalam Rakerkonas APINDO XXXIII, kami juga akan menyampaikan laporan hasil kerja selama setahun kebelakang dari APINDO sebagai representasi dunia usaha. Laporan kami diantaranya adalah tentang advokasi kebijakan yang telah dilakukan, sebagai upaya mencapai visi iklim investasi yang kondusif untuk penciptaan tenaga kerja di seluruh daerah di Indonesia,” papar Shinta .,
Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Jawa Timur, Eddy Widjanarko menyatakan bahwa penyampaian laporan hasil kerja setahun kebelakang merupakan amanat AD/ART organisasi yang harus dilaksanakan. Rakerkonas APINDO XXXIII juga akan membahas sinergi pengusaha, terutama dengan pemerintah, tentang kepastian hukum untuk peningkatan investasi.
“Investasi oleh investor asing dan lokal, yang dapat memberi peluang usaha dan penciptaan tenaga kerja, dapat terus ditingkatkan dan ini bergantung pada hubungan tripartite, yang melibatkan sinergi pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” jelas Eddy Widjanarko di Surabaya.
APINDO, yang telah berperan sebagai mitra dalam katalis penggerak ekonomi dalam berbagai kegiatan, selain upah dan produktivitas, juga konsisten mendorong terbentuknya iklim investasi yang kondusif.
“Investasi bersifat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur yang menjadi tuan rumah Rakerkonas APINDO XXXIII ini. Saat ini kami gencar memetakan potensi di daerah, iklim usaha apa yang cocok untuk ditingkatkan, sehingga penting untuk membahas sinergi dalam Rakerkonas APINDO XXXIII, yang tentunya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah,” Eddy melanjutkan.
Organizing Committee Rakerkonas APINDO XXXIII Imelda Harsono, menyoroti sinergi pemerintah dan dunia usaha, karena sinergi berkaitan erat dengan regulasi, sementara regulasi merupakan tulang punggung dari iklim usaha di dalam negeri.
“Regulasi adalah kunci produktivitas. Akan menjadi tantangan bagi kita semua, yaitu dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika regulasi yang diterbitkan justru menghambat investasi. Mengingat faktor sinergi berperan penting dalam investasi, maka kami semua di APINDO mengangkat sinergi sebagai tema utama Rakerkonas APINDO XXXIII, agar regulasi mendapat masukan riil dari dunia usaha,” jelas Imelda.
Rakerkonas APINDO XXXIII juga memberikan ruang bagi UMKM dalam APINDO Expo, UMKM Fair dan program pendampingan agar UMKM dapat scale-up.Kegiatan untuk UMKM dalam Rakerkonas APINDO XXXIII bertujuan turut mendorong UMKM untuk scale-up. Sehingga, APINDO Expo dan UMKM Fair dalam Rakerkonas APINDO XXXIII bukan sekedar pameran, tetapi juga kesempatan mendapatkan pengetahuan bagi UMKM untuk scale-up.
Wakil Ketua Bidang UMKM APINDO Jawa Timur dan Sie Pameran dan Sponsorship Rakerkonas, Bagus Raka mengatakan, , agar UMKM mendapatkan wawasan berusaha yang lebih luas, dalam Rakerkonas juga mengadakan program yaitu seminar dan pelatihan hasil kolaborasi APINDO dan dunia pendidikan, misalnya tata kelola keuangan, perpajakan, operasional usaha, digital marketing sampai upaya menembus pasar ekspor,” paparnya.
CEO Ladang Lima ini menambahkan APINDO Expo dan UMKM Fair ini diikuti 42 anggota, yang terdiri dari sponsor dan lembaga yang memiliki inkubator. Enam UMKM peserta APINDO UMKM Merdeka (AUM) batch keenam yang digelar Juni lalu juga turut bergabung.
Rangkaian APINDO Expo dan UMKM Fair ini memiliki goal jangka panjang, yakni scaling up pelaku usaha. Seperti diketahui size pelaku usaha di Indonesia mencapai 65,5 juta UMKM atau 99 persen dari seluruh unit usaha (data Kementerian Koordinator Perekonomian, 2023). Sementara total investasi UMKM hingga Juli 2023 berkontribusi 61 persen dari total PDB, atau setara Rp9.580 triliun (Kementerian Keuangan, Juli 2023).
“Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah terkait 30 juta pelaku UMKM untuk beralih ke ranah digital hingga akhir tahun. Sementara hingga Desember 2023, pelaku usaha yang masuk ranah digital mencapai 27 juta,” jelas dan Raka
Ketua Panitia II Rakerkonas Apindo XXXIII, Edwin Hendriadi menambahkan Rakerkonas ini menjadi momen pengusaha Pemerintah duduk bersama membuat solusi agar bisnis berkembang dan ekonomi bisa membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memangkas birokrasi yang berbelit agar tidak menghambat perekonomian. Dengan demikian Indonesia akan lebih kompetitif di tataran global,” pungkasnya. (nov)
