PTM Terbatas Dimulai, Ketua DPRD Surabaya: Prokes Jangan Kendor

oleh

 

Surabaya, Kilasjatim: Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dimulai di Kota Surabaya, 6 September 2021, setelah hampir 18 bulan para pelajar SD dan SMP belajar daring.

Hasil asesmen Satgas Covid-19, sebanyak 15 SMP negeri dan swasta mulai menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas per hari ini. Ini akan menyusul SMP lain, dan level SD.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh insan pendidikan di Kota Pahlawan, namun tetap mengingatkan tentang pentingnya menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan sebagai pertimbangan utama.

“Saya sampaikan selamat kepada semuanya. Hari ini 15 SMP. Yang lainnya dalam simulasi dan asesmen dari Satgas Covid-19. Tentu kita harapkan semua memenuhi prosedur. Saya yakin anak-anak kita sudah kangen sekolah. Sekali lagi selamat, tapi tetap prokes jangan kendor,” ujar Adi, Senin, 6/9/2021.

Adi menggarisbawahi tiga hal penting dalam PTM terbatas yang mulai digeber di Surabaya. Pertama, penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Prokes tugas bersama. Bukan tugas Satgas Covid-19 saja. Pemkot Surabaya sudah membentuk Satgas pelajar, itu bagus. Tapi semua pihak harus terlibat, mulai orangtua hingga guru. Harus saling mengingatkan,” jelas Adi.

Kedua, monitoring dan evaluasi secara sungguh-sungguh serta konsisten. Bila ada sekolah yang lalai, perlu segera dievaluasi demi kepentingan utama, yaitu keselamatan semuanya.

“Pandemi Covid-19 jangan sekali-sekali dipandang remeh. Semua yang terlibat di PTM harus disiplin. Jika ada sekolah lalai, misalnya tidak menerapkan jaga jarak dengan baik, harus segera dievaluasi. Ini bukan sok disiplin, tapi demi keselamatan semua pihak,” jelas Adi yang juga ketua DPC PDIP Surabaya.

 

Ketiga, papar Adi, penyiapan infrastruktur sekolah yang mampu mendukung penerapan PTM. Misalnya, sirkulasi udara dan sarana sanitasi.

 

Adi menambahkan, PTM sangat penting untuk menjaga akselerasi kualitas SDM di Surabaya. Sebab, pembelajaran jarak jauh diakui memang membuat hasil pembelajaran menjadi tidak optimal. Berbagai riset pendidikan juga menunjukkan hasil serupa.

 

“Bahkan bisa ada loss generation. Maka kita benar-benar mendukung PTM. Namun, semua aturan harus tegak. Kalau PTM teledor, ada kluster Covid-19 di sekolah, kemudian membuat kasus kembali naik, tentu imbasnya kembali ke sekolah, yaitu PTM diberhentikan lagi. Itu yang tidak kita inginkan, sehingga semua harus kompak dan disiplin,” pungkasnya.(KJ2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *