Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa tanggal tersebut menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Pernyataan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
“Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028,” ujar Basuki melalui keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).
Proses persiapan pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan. Basuki menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemerintahan, termasuk Masjid Nusantara, sudah dimulai sejak awal 2025.
“Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan,” kata Basuki.
Otorita IKN juga telah menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.
Layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendukung ekosistem keuangan yang dibutuhkan warga yang akan pindah ke Nusantara.
“Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan,” tambah Basuki.
Prabowo juga telah menyampaikan rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dalam forum internasional G20. Selain itu, Presiden dan DPR telah menyetujui perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus (DK).
Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, dengan harapan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. (den)