Foto Istimewa
KILASJATIM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada Tahun Anggaran 2025. Angka ini terdiri dari Rp 256,1 triliun yang dialokasikan untuk anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun untuk anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Instruksi ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa penghematan anggaran ini bertujuan untuk menambah pendanaan bagi program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Prasetyo, pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari upaya untuk mendanai program prioritas Presiden, yakni memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG yang sudah berjalan.
“MBG sudah berjalan, namun presiden ingin agar penerima manfaatnya dapat lebih banyak dan merata lagi,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Presiden Prabowo juga meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai dengan arahan Menteri Keuangan. Penghematan anggaran ini akan mencakup belanja operasional dan non-operasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, belanja dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyaluran MBG kepada seluruh anak usia sekolah pada akhir tahun 2025. Target pertama untuk periode Januari-April adalah 3 juta anak, yang kemudian meningkat menjadi 6 juta anak pada periode April hingga Agustus, dan mencapai 15 juta anak pada bulan September. Di akhir 2025, seluruh anak-anak Indonesia diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini.
Program makan bergizi gratis yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 ini ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA, baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Target jangka panjang program ini adalah melayani 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2029.
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa percepatan distribusi MBG kepada seluruh anak usia sekolah di Indonesia akan membutuhkan tambahan anggaran. Oleh karena itu, penghematan anggaran yang dilakukan akan dialokasikan untuk mendanai program tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya memperkirakan bahwa untuk memenuhi target distribusi MBG kepada 82,9 juta penerima, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun. Saat ini, anggaran yang tersedia sebesar Rp 71 triliun hanya cukup untuk melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, optimistis bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan tambahan anggaran melalui efisiensi anggaran di pos-pos tertentu. “Uangnya itu ada. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan, tapi detailnya itu ada di presiden dan menteri keuangan,” ujar Dadan.
Dengan langkah efisiensi anggaran ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih luas dan efektif, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anak-anak di Indonesia. (den)