KILASJATIM.COM, SURABAYA – polemik keresahan dan kegaduhan nasib menyedihkan sejumlah kader terutama lansia dan kesehatan, yang dipangkas, dianggap anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya sebagai beban anggaran Pemkot Surabaya yang tak mencapai target PAD.
Mochamad Machmud, S.Sos, M.Si., anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan dan anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Surabaya, mengungkapkan, apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan memangkas ribuan kader menjadi persoalan yang serius yang harus dituntaskan.
“Ribuan kader dikurangi, padahal selama ini para kader ini dipuja-puja, mereka ini kerjanya multi fungsi, dari ngurusi jalan rusak harus laporan, orang meninggal, rumah tangga tidak harmonis mereka diminta untuk menangani, ini kan kerja yang luar biasa, kerja pemkot saja tidak segitunya” ulas Machmud, Selasa (1/3/2022).
Menurut Machmud, Pemkot menyepakati, kader ini honornya dinaikkan 100 persen, yang semula 28 ribu menjadi 400 ribu, yang menurutnya fantastis. Tidak hanya kader kesehatan, yang dinaikkan. Lansia, modin, RT RW dan LKMK juga dinaikkan 100 persen.
“Secara kasat mata, dalam hitung-hitungan sederhana saya, total mencapai 554,8 Milyar. Bagi kami tidak masalah, saya setuju karena untuk kader. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba semua dipangkas. Bukan nominal honornya yang dikurangi tapi jumlah kadernya yang dikurangi, ini yang menjadi masalah” tandas mantan jurnalis ini.
“Saya menduga ini dilakukan karena menjadi beban yang berat bagi pemkot, apa yang diucap walikota tidak sesuai kenyataannya, tidak mencapai target pendapatan pemkot yang seperti diharapkan” imbuhnya.
Menanggapi polemik ini, Machmud, meminta dan berharap Walikota Surabaya untuk tetap fokus tidak perlu panik, dan perlu adanya transparansi penganggaran.
“Pak Ery tenang saja, menarik nafas dalam-dalam, biar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Kalau jadinya seperti ini menjadi gejolak dilapangan” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Surabaya ini.
Lebih lanjut Machmud menambahkan, dirinya dalam waktu dekat akan mempertanyakan kebijakan pemkot dalam melakukan estimasi penganggaran di rapat badan anggaran di DPRD Kota Surabaya.
“Nanti akan kami tanya di rapat banggar, karena ini lembaga politik. Ada apa ini kok semua ini bisa terjadi?. Kenapa kok tidak diestimasi dengan baik. Saya hanya menduga kader dikorbankan, semoga dugaan saya salah” pungkasnya. kj1
