Foto: Ist/Pemprov Jatim
KILASJATIM.COM, Kediri – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memimpin apel kesiap siagaan menghadapi dampak bencana banjir tahun 2024-2025, di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Selasa (5/11/2024). Pada momen itu, Ia menekankan untuk segera melakukan kesiap siagaan penanggulangan bencana hidrometeorologi.
“Bencana hidrometeorologi diperkirakan memiliki potensi lebih besar di akhir November, Desember hingga Januari dan Februari tahun 2025 mendatang. Maka saya tekankan, untuk melakukan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, akurat, dan berdampak kepada masyarakat. Dengan kesiap siagaan, saya yakin risiko terjadinya dampak bencana untuk masyarakat di Jawa Timur bisa kita kurangi dan kita selamatkan,” jelas Adhy.
Lebih lanjut, mengingat apel kesiap siagaan ini diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Umum Provinsi Jawa Timur (PU SDA Jatim) Adhy mengucapkan terima kasih dan apresiasi, kepada seluruh jajaran PU SDA Jatim dan seluruh unsur yang hadir pada apel kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana banjir tahun 2024-2025. Menurutnya, kehadiran tersebut telah menunjukkan kesadaran jajaran Pemprov Jatim dalam melakukan kesiap siagaan bencana.
“Kita tahu persis siklus iklim kita ancaman bencana hidrometeorologi basah terutama sudah mulai kelihatan di Jatim. Hujan yang memang seharusnya di bulan sebelumnya ada sedikit anomali sudah kelihatan dalam minggu ini pergerakan hujan akan berdampak bencana lainnya baik banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung,” ucapnya.
Berkat kesiap siagaan dan seluruh rangkaian mitigasi bencana, Adhy menuturkan, maka indeks risiko bencana semakin tahun semakin turun. “Di tahun awal, kita sempat mengalami sampai dengan indeks 137,88 selama lima tahun dan sekarang menjadi 101,65. Artinya, dari status Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI yang tinggi menjadi sedang,” tutur Adhy.
“Itu semua karena kita aware semua unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bekerja sesuai dengan siklusnya,” sambung Adhy.
Adhy mengatakan, siklus pertama kesiap siagaan mitigasi bencana diharapkan tidak hanya PU SDA yang menjalankan, tapi juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD. Antara perangkat daerah bisa berkoordinasi dengan sektor lain dengan melakukan simulasi, apel, gladi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana.
“Kesigapan kita nanti ketika tanggap darurat, yakni dengan mengaktifasi semua sistem yang ada. Dari kesiap siagaan semua sistem yang ada, maka sangat mudah ketika dilakukan,” ujarnya.
Melihat dari sisi penanganan bencana, Adhy mengatakan, setiap tahun dalam menanggulangi bencana tidak bisa dilakukan sendiri, karena bencana bisa ditangani hanya dengan sebuah sistem terintegrasi yang didukung oleh semua unsur yang saling melengkapi.
Dari sisi budgetting, Adhy mengungkapkan, kesiapan Jawa Timur khususnya Bantuan Tidak Terduga (BTT) selama ini disalurkan pada seluruh kegiatan mulai dari rekonstruksi, rehabilitasi, sarana pra sarana untuk jembatan, jalan, rumah dan sebagainya sehingga bisa tertangani dengan bantuan tidak terduga yang telah dipersiapkan.
“Mudah-mudahan dalam dua tahun ini kita bisa mengalokasikan BTT, mudah-mudahan tidak banyak insfrastruktur yang hancur dan bisa kita selesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Sehingga Adhy menilai, BTT secara umum seharusnya memang sebesar 70% anggaran dipersiapkan untuk disalurkan pada kesiap siagaan. “Karena kita tidak tahu risiko yang sesungguhnya. Walaupun risiko bisa dihitung dengan rencana kontingensi,” tukasnya.
Adhy masih melihat, saat ini tidak semua kabupaten/kota mempunyai rencana kontingensi atau kontingensi plan untuk kesiap siagaan bencana. Dikatakannya, dari besarnya potensi risiko terjadinya bencana dan berapa resources yang dibutuhkan untuk mengatasi bencana.
“Ini penting ketika kontingensi plan dibuat maka bisa dihitung kebutuhan masyarakat terdampak demikian juga resource-nya. Harus mengecek semua kesiap siagaan kita tidak bisa mempunyai alat bagus tapi tidak pernah di coba walaupun tiak ada bencan. Karena tidak ada bencana yang sama, yang ada adalah risiko sama yang taruhannya adalah nyawa manusia dan harta benda,” pungkasnya. (bkj)