KILASJATIM.COM, Malang – Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempunyai peran penting untuk mendukung pembangunan di daerah agar lebih maju. Hal ini diungapkan Pj Gubenrur Jatim Adhy Karyono saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Kota Malang.
Adhy mengungkapkan optimisme terhadap kemampuan BPD sebagai penggerak utama ekonomi daerah karena mempunyai peran penting yang dapat tercapai melalui komitmen yang kuat, kerja keras, serta kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak.
“Kami optimis, BPD sebagai penggerak ekonomi daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya di Grand Mrcure Hotel Kota Malang, Jumat (17/1/2025).
Ia berpesan, BPD perlu menghadirkan program-program yang berpihak kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat ekonomi masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks, khususnya di era digitalisasi dan transformasi ekonomi, BPD harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
Adhy mencontohkan, perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap transaksi keuangan saat ini memerlukan layanan berbasis teknologi, seperti mobile banking dengan fitur yang memudahkan akses dalam satu genggaman.
“Digitalisasi dan transformasi teknologi tidak hanya memberikan peluang dalam memperkuat tata kelola dan inovasi layanan, tetapi juga memungkinkan perluasan inklusi keuangan yang lebih luas,” jelas Adhy.
Selain peluang, Adhy juga menyoroti ancaman yang datang bersamaan dengan digitalisasi, yaitu meningkatnya risiko kejahatan siber. Ia mengungkapkan, di Indonesia lebih dari 1.900 serangan siber tercatat setiap bulan yang menyasar email perbankan, menjadikan sektor perbankan sebagai target kedua terbesar dalam kejahatan siber.
“Oleh karenanya, diperlukan strategi dan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keamanan siber dalam memastikan keamanan sistem dan data nasabah. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan,” ungkapnya.
Sementara Ketua Umum FKDK-BPDSI, Bahrullah Akbar, menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan Dewan Komisaris agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan secara konsisten.
“Pengawasan ini juga memastikan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal yang efektif, serta mampu meminimalisir risiko yang berpotensi merugikan BPD,” ujar Bahrullah.(FRI)