Pj Gubernur Jatim Dorong Percepatan Vaksinasi PMK untuk Ternak Sehat

oleh -530 Dilihat

KILASJATIM.COM, Malang – Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Penjabat (PJ) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, memberlakukan sejumlah kebijakan, seperti memperketat jalur lalu lintas perdagangan ternak dan melakukan vaksinasi terhadap ternak yang masih sehat.

“Kita benar-benar mengantisipasi PMK dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya. Selain itu, pembersihan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat menjadi langkah pencegahan yang utama,” jelas Adhy saat meninjau peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, Sabtu (11/1).

Peninjauan ini bertujuan memastikan langkah antisipasi agar wabah PMK tidak semakin meluas di Jawa Timur.

Adhy juga mendorong koperasi untuk melakukan vaksinasi mandiri seperti yang telah dilakukan Koperasi SAE Pujon. Ia menilai, langkah ini dapat menjadi contoh strategis untuk memerangi wabah PMK secara kolektif dan masif.

“Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi,” tutur Adhy.

Ia menambahkan bahwa untuk ternak yang berada di bawah pengelolaan koperasi, vaksinasi menjadi tanggung jawab koperasi, sedangkan untuk ternak milik pribadi, pemerintah tetap menyediakan vaksin.

Adhy mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 25 ribu dosis vaksin yang sudah berjalan, ditambah 325 ribu dosis dari APBD, dan 1,4 juta dosis dari Kementerian Pertanian. “Meski kebutuhan vaksin sekitar 6–7 juta dosis, kami akan terus memaksimalkan distribusi dan pelaksanaannya seiring meningkatnya kasus PMK,” ujarnya.

Data Kasus PMK
Sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, tercatat 11.317 kasus sapi terjangkit PMK di Jatim. Dari jumlah tersebut, 70 persen sedang dalam proses penyembuhan, 22 persen sembuh, sementara sisanya mati atau dipotong paksa.

Baca Juga :  Varian XBB Covid-19 Potensi Naik saat Nataru, LaNyalla: Pemerintah Harus Kendalikan

“Angka ini masih kecil, yaitu sekitar 3 persen dari total populasi ternak,” tambahnya.

Adhy juga menjelaskan bahwa tiga kabupaten, yakni Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo, telah menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap pengawasan Pemprov Jatim.

“Kami belum memberlakukan penutupan pasar hewan di seluruh wilayah Jatim karena mempertimbangkan dampaknya pada ekonomi masyarakat. Semua langkah harus seimbang, baik dalam menangani wabah maupun menjaga aktivitas ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan vaksinasi terhadap 10,4 juta hewan ternak rentan.

Indyah menjelaskan bahwa merebaknya PMK dipengaruhi oleh perubahan cuaca (pancaroba). Hewan ternak, menurutnya, memiliki kerentanan yang mirip dengan manusia dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem.

“Vaksinasi harus terus dilakukan, termasuk pemberian booster setiap enam bulan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Selain itu, hewan yang sudah divaksin tetap berpotensi menjadi carrier virus sehingga pengawasan harus ketat,” kata Indyah.

Untuk ternak yang sakit, langkah pengobatan dilakukan menggunakan antibiotik, antipiretik, analgesik, dan vitamin. “Yang terpenting, ternak yang sakit harus diisolasi agar tidak menular,” tegasnya.

Indyah juga mengimbau peternak agar memperketat biosekuriti di kandang. Penyemprotan disinfektan harus dilakukan secara rutin, dan akses orang luar ke kandang harus diawasi ketat.

“Jangan buru-buru menjual ternak yang sakit. Kita obati dan vaksinasi, Insya Allah bisa sembuh,” pungkasnya. (fri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.