KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Perhutanan Sosial, yang digelar di Aula Sabha Bina Praja, pada Rabu (18/6/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid bersama Wakilnya, As’ad Yahya Syafii’i, Pj Sekda, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan kepala desa.
Saat membuka sosialisasi, Bupati Bondowoso yang akrab disapa Ra Hamid menyampaikan, perhutanan sosial bukanlah semata program, melainkan sebuah jalan keadilan ekologis dan ekonomi, yang memberi ruang dan peluang bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk berperan aktif, berdaya, dan sejahtera melalui pengelolaan hutan secara legal, lestari, dan produktif.
“Di Kabupaten Bondowoso, kita memiliki potensi luar biasa. Luas kawasan hutan kita mencapai ribuan hektare, dan sebagian besar berada dekat atau berdampingan langsung dengan desa-desa yang menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan dan pertanian. Inilah momentum bagi kita untuk menjembatani antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui program perhutanan sosial, kata Ra Hamid, masyarakat mendapatkan akses legal untuk mengelola hutan dengan berbagai skema, baik itu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hingga Kemitraan Kehutanan.
Sementara itu, lanjutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi, mempercepat, dan memperluas implementasi perhutanan sosial secara inklusif dan kolaboratif.
“Namun saya perlu menegaskan, bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada legalitas surat izin, tetapi pada komitmen kita semua pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang berbasis pemberdayaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas dan akses pasar,” tegas bupati.
Dirinya juga berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi ruang pembelajaran dan berbagi praktik baik, serta menjawab berbagai tantangan yang selama ini masih dihadapi dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Mulai dari tumpang tindih lahan, lemahnya kelembagaan, hingga belum maksimalnya akses pasar.
“Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa hutan bukan hanya warisan dari masa lalu, tetapi titipan untuk anak cucu kita di masa depan. Maka menjaga hutan sambil menyejahterakan rakyat bukanlah pilihan yang saling bertentangan, tapi tujuan yang bisa dicapai bersamaan melalui jalan perhutanan sosial,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi mengatakan, saat ini perlu ada percepatan dan pembentukan kelembagaan pengelola perhutanan sosial di Bondowoso. Karena, program ini sudah berjalan lama, namun terus mengalami dinamika kebijakan, terutama dari sisi regulasi.
“Di Bondowoso, hingga saat ini, prosentase implementasinya masih 0 persen. Tapi sudah ada daerah lain, seperti Blitar, yang progresnya jauh lebih cepat karena mereka sudah membentuk kelembagaan, seperti Pokja PS. Itu yang membuat mereka bisa segera bergerak,” katanya.
Saat ini, langkah awal yang didorong adalah pembentukan kelembagaan formal di tingkat kabupaten yang akan menjadi motor penggerak. Di mana, ada peran aktif dari perangkat desa dalam memfasilitasi kelompok-kelompok tani hutan dalam mengajukan proposal dan menjalani proses verifikasi.
“Kalau kita mau cepat, maka kelembagaannya harus kuat dulu. Pemerintah desa, kelompok tani, dan dinas terkait harus berjalan bersama. Dengan luasan potensi 9.500 hektar, ini bukan hal kecil, dan kalau dikelola benar bisa jadi penopang ekonomi masyarakat di sekitar hutan,” tandasnya. (wan)
