KILASJATIM.COM, Jakarta – Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi menyerahkan nama-nama kandidatnya capres cawapres. Sekonyong-konyong nama Airlangga Hartarto muncul sebagai salah satu kandidat capres yang direkomendasikan Musra relawan Jokowi bersama dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si. menilai capres yang diusulkan Musra relawan Jokowi memiliki pengaruh. Namun pengaruhnya tak terlalu signifikan.
Sebab capres yang diusulkan di Musra merupakan tokoh yang sudah lama muncul dan menjadi primadona diberbagai lembaga survei politik. Nama yang tak pernah masuk dalam survei politik hanya Airlangga.
“Munculnya nama Airlangga mungkin karena ketua umum Golkar. Kita tak bisa menafikan peran Golkar dalam pilpres. Sehingga munculnya Airlangga bisa ditafsikan bahwa Golkar patut diperhatikan dalam pilpres. Namun saya melihat Airlangga di berbagai survei Namanya tak pernah masuk radar baik untuk capres maupun cawapres. Mungkin tujuan nama Airlangga masuk di cawapres hasil Musra itu hanya untuk mengapresiasi dan mengingatkan keberadaan Golkar di kancah politik nasional,”ucap Widya.
Musra relawan Jokowi juga merekomendasikan Mahfud MD, Moeldoko dan Arsjad Rasyid bersama dan Sandiaga Uno. Nama Sandiaga memang sering disebut berbagai Lembaga survei sebagai salah satu kandidat yang berpotensi maju di pilpres 2024.
Namun nama untuk maju Mahfud MD, Moeldoko dan Arsjad Rasyid, sama sekali tak pernah masuk di 5 besar survei cawapres. Widya heran dengan nama Erick Thohir dan Ridwan Kamil yang hilang dari rekomendasi cawapres Musra relawan Jokowi.
Padahal menurut Widya, nama Erick merupakan salah satu kandidat cawapres yang memiliki elektabilitas tertinggi di berbagai survei politik. Jika pilpres nanti akan menggabungkan kelompok nasionalis dan religious, harusnya nama Erick Thohir sebagai warga Banser harusnya masuk dalam cawapres Musra.
Widya masih bisa memahami jika Mahfud masuk di hasil Musra. Selain menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud juga sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sementara untuk Arsjad Rasyid, Widya dan Moeldoko, Widya tak melihat argumen logisnya kenapa Musra relawan Jokowi memasukan nama mereka dalam tokoh yang direkomendasikan sebagai cawapres.
Sebab kedua nama tersebut tak pernah masuk dalam jajaran survei politik, wacana dan narasi di media sosial atau media konvensional tak pernah ada sentimen kedua tokoh tersebut masuk dalam bursa cawapres. Widya yang pernah menghadir Musra relawan Jokowi di Bandung mengatakan, jika ada beberapa elit di Musra yang ingin memasukan nama salah satu tokoh sebagai capres atau cawapres, maka nama tersebut muncul.
“Harusnya Erick yang popular di berbagai lembaga survei, namun namanya tak direkomendasikan Musra. Aneh saja nama Erick tak masuk. Mungkin ada beberapa tokoh di Musra yang ingin memasukan nama Ketua Umum Kadin sebagai salah satu cawapres hasil Musra. Saya tak paham apakah ini aspirasi dari akar rumput atau ada pesan-pesan tertentu. Kalau ada yang cawa-cawe bisa saja itu terjadi. Memang ada pihak menganggap penting bisa masuk sebagai capres atau cawapres. Pentingnya bukan sebagai calon jadi. Tetapi hanya untuk mengingatkan bahwa nama yang masuk radar capres cawapres tersebut memiliki peran. Sehingga target mereka masuk radar bukan masyarakat umum. Namun untuk meningkatkan nilai tawar ketika capres cawapres tersebut berhasil memenangkan pilpres,”kata Widya.
Namun rekomendasi capres Musra relawan Jokowi tersebut dinilai Widya tak lagi menentukan secara siginfikan terhadap pencalonan presiden. Sebab nama Ganjar dan Prabowo sudah dideklarasikan sebagai capres. Meski Erick tak disebut dalam Musra, namun menurut Widya, namanya sudah sangat kuat dan berpotensi diusung sebagai cawapres berdasarkan survei politik. Widya berkeyakinan pencalonan presiden dan wakil presiden masih sangat dipengaruhi oleh survei yang dikeluarkan lembaga survei politik dan mesin politik yang dimiliki parpol.
“Dari diskusi saya dengan beberapa ketua umum parpol peserta pemilu mereka mengatakan sudah memiliki konsultan politik. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk percaya serta mengutamakan lembaga survei dan mesin politiknya. Karena datanya representative karena menggunakan metodelogi yang bisa dipertanggung jawabkan. Ketimbang rekomendasi Musra. Namun secara diplomatis parpol tak mengatakan menolak rekomendasi Musra,”pungkas Widya . (nov)
