KILASJATIM.COM, Jakarta – Saat berkampanye memperebutkan pucuk pimpinan di Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno dengan lantang menolak peredaran minuman keras (miras) di Jakarta. Bahkan setelah menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, mereka ngotot untuk melakukan divestasi saham Delta Djakarta yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alibi yang dipergunakan kala itu Anies dan Sandy ingin APBD Jakarta berasal daru uang halal. Namun cerita tersebut kini tak berlaku lagi. Bahkan kini Sandi sumringah ketika produsen miras Cap Tikus 1978, Daebak Soju dan Daebak Sparks IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Januari yang lalu. Bahkan di akun Instagram probadinya, Sandiaga mendeklarasikan bangga telah mengantar PT Jobubu Jarum Minahasa (produsen miras Cap Tikus 1978) sebagai perusahaan dibawah naungan KreatIPO Kemenparekraf dapat melantai di BEI.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai langkah Sandiaga yang mendukung dan bangga perusahaan miras IPO di BEI merupakan kebijakan yang tak hanya sekadar inkonsisten. Namun juga membuat publik bingung. Sebab sejak awal Anies dan Sandiaga sangat anti terhadap maraknya maksiat di Jakarta. Termasuk melarang peredaran miras dan menjual saham Delta Djakarta.
“Mereka kan ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota halal. Bahkan saat itu mereka menutup Alexis. Namun kenyataannya kini setelah Sandiaga menjadi Menteri Parekraf, semua kebijakan yang ia janjikan selama memimpin Jakarta ia abaikan. Kelihatan kebijakan Anies dan Sandiaga saat itu sarat dengan kepentingan politik semata. Tidak kosistensi dalam menjalankan kebijakannya. Bahkan idealisme Sandiaga untuk mewujudkan Jakarta yang bebas miras tak ada. Jargon membuat Jakarta sebagai kota bebas miras dan maksiat saat itu terbukti hanya dipergunakan untuk mencari panggung untuk memenangkan Pilgub DKI,”kata Trubus.
Trubus melihat sepak terjang Sandiaga mendukung emiten berkode BEER ini akan berdampak signifikan terhadap loyalisnya yang selama ini mendung. Sebab para pemilih akan melihat cara pandang politik dan konsistensi kebijakan pemimpinnya. Langkah yang dilakukan Sandiaga menurut Trubus pasti akan mencederai perasaan pendukungnya.
“Selama ini dukungan suara Sandiaga kan berasal dari pemilih religius. Langkah Sandiaga mendukung IPO miras Cap Tikus 1978 akan sangat berdampak pada pendukungnya. Sebab publik akan melihat pemimpin dari transaparansi, konsistensi dan negarawan. Sandiaga belum mengarah ke calon pemimpin yang ideal bagi publik. Sekarang Sandiaga tak memiliki dukungan publik yang kuat lagi. Apa lagi ia saat ini renggang dengan Gerindra,”ucap Trubus.
Sandiaga yang tidak datang di acara peresmian kantor Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra dinilai Trubus merupakan salah satu bukti pembangkangan dan renggangnya hubungannya dengan parpol pengusungnya. Tanpa dukungan Gerindra menurut Trubus, Sandiaga akan kehilangan banyak pendukungnya. ini diperparah dengan Sandiaga yang mendung IPI miras Cap Tikus.
“Saya menghimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, dapat memilih calon pemimpin yang memiliki konsistensi kebijakan dan kebijakannya selalu pro publik. Langkah Sandiaga saat ini tak konsisten dan tak pro publik. Apa lagi pendukung Sandiaga saat ini adalah masyarakat muslim yang taat dan anti akan miras. Saya melihat posisi Sandiaga saat ini akan sulit menghadapi pilpres 2024,”papar Trubus.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pernah mengakui bahwa dirinya sudah empat kali dikirimkan surat permohonan agar menyetujui penjualan saham PT Delta Djakarta oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Prasetyo berkukuh tidak akan menyetujui penjualan saham Delta Djakarta yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Alasannya karena penjualan saham Delta Djakarta tidak dilengkapi kajian matang dan alasan logis perusahaan pemegang lisensi Angker Bir dan Carsberg ini. Padahal selama ini Delta Djakarta merupakan salah satu unit usaha Pemprov DKI yang menyumbangkan dividen sangat signifikan.
Saham yang dimiliki Pemprov DKI di Delta Djakarta sebesar 26,25%. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34% saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,91% milik BP IPM Jaya, yang juga berada di bawah naungan pemerintah DKI. Pada RUPS tahun buku 2021, Pemprov DKI Jakarta mendapat dividen sebesar Rp 60 miliar.
“Delta Djakarta merupakan perusahaan sehat dan selalu memberi deviden buat Jakarta. Mau dijual dengan harga pasar. Kalau tembus lebih tinggi apa tidak dikatakan merugikan negara. Lalu saya ditangkap terlibat karena ikut menyetujui. Setiap permohonan tidak ada kajiannya kok. Ini aset negara lho,” pungkasnya. (kj2)
