KILASJATIM.COM, Ponorogo – Ternyata stunting atau gagal tumbuh pada bayi dan balita membutuhkan campur tangan semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangannya. Karena, stunting tidak melulu terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu, stunting terkait berbagai hal dalam kehidupan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto di depan para pengurus Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Ponorogo, Jumat (13/3/2020) mengatakan, semua pihak dan dinas-dinas memiliki peran yang penting dalam menanggulangi stunting di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto saat memerikan materi pada kegiatan Sosialiasi Pencegahan Stunting di Ponorogo tahun 2020 TP PKK Kabupaten Ponorogo di Gedung Sasana Praja, Jumat (13/3/2020)
“70 persen langkah penanggulanan stunting itu berada di lembaga non-kesehatan. Dinas Kesehatan hanya punya peran 30 persen. Dinas-dinas non kesehatan bisa memberikan kebijakan yang pada hilirnya nanti bisa mencegah terjadinya stunting,” ungkapnya usai menjadi pemateri Sosialiasi Pencegahan Stunting di Ponorogo tahun 2020 TP PKK Kabupaten Ponorogo di Gedung Sasana Praja.
BACA JUGA: Dana Rp 4,11 M Digelontorkan Pemkab Ponorogo Demi Bantu Warga Kurang Mampu
Diuraikannya, sebuah fakta menyebutkan ketika ada anak lahir dari keluarga yang sudah memiliki tiga orang anak sebelumnya, maka anak tersebut akan stunting. Di situ, kata Andri, peran badan kependudukan (BKKBN), dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa menjadi penting. Yaitu untuk merencanakan jumlah penduduk.
Fakta lain, bila stunting dipicu oleh kemiskinan sehingga sebuah keluarga tidak mampu membeli makanan yang mengandung zink atau mineral yang mendukung pertumbuhan yang didapat susu, telur daging dan ikan, maka banyak dinas lain selain Dinkes yang bisa bergerak. Ada dinas kelautan perikanan atau dinas pertanian bisa memberikan subsidi agar anak dalam keluarga tersebut bisa makan makanan yang mengandung zink.
Bahkan dinas pekerjaan umum, cipta karya atau sejenis menurutnya penting dalam menekan angka stunting. Ini karena dengan inrastruktur yang baik, perekonomian bisa berjalan lebih baik. Masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan anak-anaknya.
“Semua dinas bisa berperan. Peran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sangat besar untuk ini karena dia memiliki kemampuan untuk menghimpun dan mengkoordinir seluruh dinas, termasuk yang non-kesehatan. Sebab sekali lagi, 70 persen keberhasilan penurunan angka stunting dari dinas non-kesehatan,” terangnya.
BACA JUGA: Dinsos Ponorogo Ajak Masyarakat Peduli Warga Miskin Sekitarnya
Peran Dinkes hanya mencapai 30 persen. Yaitu untuk mendorong perubahan perilaku dalam menyiapkan anak agar bisa bertumbuh kembang dengan baik, melakukan pendampingan, melakukan pemberdayaan, dan menerangkan tata laksana pencegahan dan penanggulangan stunting.
Ketua TP PKK Kabupaten Ponorogo Sri Wahyuni Ipong Muchlissoni yang membuka kegiatan ini mengatakan, pada 2019 lalu prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo mencapai 17,18 persen. Angka ini turun dri prevalensi di 2018 yang mencapai 21,78 persen. Terjadi penurunan yang cukup signifikan.
“Hal ini karena para ibu PKK ini berkeja keras untuk mewujudkannya,” urai wanita yang juga anggota DPR RI ini.
Ia berpesan, seluruh peserta yang hadir bisa memperhatikan materi yang disampaikan para narasumber dan menyebarkan pengetahuan yan gdidapatkan kepada seluruh warganya. Para pengurus TP PKK di desa-desa, imbuhnya, adalah orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar bagi warga di sekitarnya. Termasuk dalam hal menanggulangi stunting di tengah masyarakat. (kominfo/kj25)
