Surabaya, kilasjatim.com: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 dari Pemerintah. Penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya mendorong pembangunan daerah di seluruh wilayahnya.
Piagam Penghargaan pada kategori provinsi itu, diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dihelat di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (9/5). Selain Jatim, Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan.
Diterimanya penghargaan tersebut, karena Provinsi Jatim dinilai Bappenas RI mampu mengembangkan sinergitas antar sektor antar wilayah dalam tematik pengembangan kawasan argopolitan/minapolitan. Penilaian terdiri dari perencanaan utamannya pada tahun 2018 dan implementasinya pada kinerja di tahun yang sama.
Fokus utama dari penilaian tersebut yakni lebih kepada inovasi yang dimunculkan serta berkontribusi dalam realisasi kinerja. “Ada lima indikator kinerja utama yang ternilai melebihi dari target yang ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2018,” kata Gubernur Khofifah dalam siaran persnya, Kamis.
Kelima indikator tersebut antara lain, laju pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan disparitas serta penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Capaian tersebut dinilai oleh Tim PPD yang terdiri dari Bapenas, Kemendagri dan tim penilai independen dari Perguruan Tinggi pengamat, hingga tokoh masyarakat sehingga Jatim dinilai layak mendapatkan PPD Tingkat Provinsi Tahun 2019,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengatakan, bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima di dunia. Bahkan, ekonomi Indonesia bisa menjadi nomor empat pada 2045. Asalkan, setiap kementerian/lembaga serta daerah memiliki kemauan untuk berbenah.
“Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa saja, tanpa kerja keras kemudian masuk ke 4 besar, ke 5 besar ekonomi terkuat,” terangnya.
Presiden meminta kepada daerah, jika ingin maju dan menjadi negara nomor 5 dunia harus mampu fokus pada pengembangan pada sektor infrastruktur. Tugas dari pemerintah pusat adalah menyiapkan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Maka, daerah harus segera menyesuaikan dengan membangun kawasan-kawasan atau jalan-jalan di daerah yang mendukung terciptanya peningkatan ekonomi di daerah.
“Saya minta gubernur, bupati/wali kota dapat mengoptimalkan infrastruktur baik jalan tol, pelabuhan, airport. Kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota segera menyambungkan dengan titik-titik ekonomi di tempat masing-masing. Jangan pernah bermimpi kita masuk pada negara maju atau negara terkuat nomor lima atau keempat di dunia,” ujarnya.
Tantangan lainnya, lanjutnya, yakni belum optimalnya reformasi birokrasi di negeri ini. Masih banyaknya proses perijinan menjadi kendala sulitnya investor masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar sistem perijinannya harus disederhanakan. “Jadi harus dilakukan seringkas mungkin agar investor bisa masuk ke Indonesia,” tegasnya. (Wah)
