KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menggratiskan penerbitan Surat Keterangan Sehat bagi siswa SMP/sederajat yang akan mendaftar ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan konsentrasi keahlian tertentu. Kebijakan ini langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan berlaku di seluruh puskesmas serta tiga rumah sakit milik Pemkot.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan agar tidak ada pelajar Surabaya yang terkendala proses administrasi saat mengikuti sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
“Saya sudah minta semua puskesmas dan rumah sakit Pemkot menggratiskan surat keterangan sehat untuk anak-anak Surabaya yang daftar ke SMK. Jangan sampai mereka kesulitan hanya karena masalah biaya,” ujar Eri Cahyadi, Senin malam (9/6/2025).
Surat keterangan sehat menjadi salah satu syarat wajib bagi calon siswa SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu, seperti bidang teknik atau kesehatan. Proses verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan berlangsung hingga 14 Juni 2025.
Berlaku Khusus untuk Warga Surabaya
Pembebasan biaya ini berlaku bagi siswa lulusan SMP, MTs, dan sederajat yang orang tuanya memiliki KTP Surabaya. Mereka cukup datang ke puskesmas atau RS Pemkot tanpa perlu membayar sepeser pun.
“Kalau ada yang sudah telanjur membayar, silakan bawa bukti pembayaran ke puskesmas. Uangnya akan kami kembalikan,” imbuh Eri.
Kebijakan ini merujuk pada pengecualian dari ketentuan retribusi jasa layanan kesehatan di Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023. Meski pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan provinsi, Pemkot tetap mengambil langkah afirmatif.
Komitmen Pemkot untuk Pendidikan
Eri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung pendidikan warganya. Selain pembebasan biaya administrasi, Pemkot juga menyediakan Beasiswa Pemuda Tangguh dan perlengkapan sekolah gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
“Kita bertanggung jawab membantu anak-anak Surabaya melanjutkan pendidikan. Selama itu masih bisa kita intervensi, seperti urusan surat keterangan sehat, pasti akan kita bantu,” tegas Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Eri memastikan program ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan semangat membangun akses pendidikan yang lebih inklusif di Kota Pahlawan. (cit)
