KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dilakukan tepat pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Langkah ini diharapkan menjadi simbol semangat pengabdian dan kado bagi warga Kota Pahlawan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto menjelaskan, pembahasan yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Kamis (6/11/2025), merupakan bagian akhir dari proses panjang yang telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif.
“Acara hari ini itu rangkaian dari yang sudah lama, mulai dari kawan-kawan PPAS sampai pembahasan di komisi-komisi. Hasil pembahasan itu sudah kita bahas bersama, dan sekarang disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Lilik.
Lilik juga menanggapi sejumlah pandangan fraksi, termasuk dari Fraksi PKS yang sebelumnya menyoroti beberapa poin dalam postur anggaran. Ia memastikan bahwa seluruh masukan tersebut telah dibahas sejak awal dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
“Itu bukan poin baru, mereka hanya mengingatkan agar segera tetap dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah memberikan catatan, saran, serta masukan yang dihimpun dari aspirasi masyarakat. Menurutnya, masukan tersebut diharapkan memperkuat arah kebijakan anggaran agar lebih berpihak kepada kesejahteraan warga.
“Kita ingin memberikan kado untuk masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD di Hari Pahlawan. Setelah pembahasan di komisi dan Banggar, hari ini fraksi-fraksi menyampaikan catatan dan masukannya kepada Pemkot. Kami harap dalam rapat paripurna berikutnya, tanggapan Wali Kota bisa menindaklanjuti semua masukan itu,” ujar Fathoni.
“Tujuannya agar APBD 2026 benar-benar menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di Surabaya,” imbuhnya.
Fathoni menambahkan, total APBD 2026 mencapai Rp12,7 triliun, yang akan difokuskan pada dua sektor utama: pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial. Beberapa proyek strategis yang telah masuk dalam perencanaan antara lain pembangunan saluran koneksi pengendalian banjir, pembangunan jalan lingkar barat, serta penyelesaian proyek infrastruktur dan permukiman di berbagai kawasan.
“APBD 2026 diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui bantalan sosial maupun pengerjaan infrastruktur yang berdampak langsung pada kawasan yang belum tumbuh secara ekonomi,” jelasnya.
“Harapannya, seluruh pekerjaan infrastruktur itu bisa tuntas di tahun 2027. Jadi ketika tahun 2028 Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dihuni, Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju IKN,” tegas Fathoni.
Rencana pengesahan APBD 2026 pada 10 November disebut menjadi momentum penting kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya. Selain mencerminkan semangat Hari Pahlawan, momen tersebut diharapkan menjadi titik awal pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.(ara)
