KILASJATIM.COM, Kediri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mulai hari ini resmi menutup sementara pasar hewan untuk menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus meningkat. Penutupan ini mencakup pasar hewan yang dikelola Pemkab, seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, serta pasar hewan yang dikelola pemerintah desa, termasuk Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates, Brenggolo Plosoklaten, dan Bringin Badas.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengobatan pada ternak yang terkena PMK. “Saat ini petugas kita juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” ungkap Tutik.
Hingga 12 Januari 2025, DKPP mencatat terdapat 607 kasus PMK yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri. Kasus ini mayoritas menyerang sapi potong. Dari jumlah tersebut, 128 ekor sapi dinyatakan sembuh, 450 ekor masih sakit, dan 25 ekor mati.
Penutupan pasar hewan yang awalnya direncanakan hingga 25 Januari kini diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik mengimbau pedagang untuk mematuhi kebijakan ini demi mencegah penyebaran PMK.
Meski pengumuman penutupan telah disampaikan, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan dengan alasan kasus PMK sejauh ini hanya menyerang sapi. Hal ini terjadi di Pasar Tretek pada hari pertama penutupan. Tutik menegaskan bahwa PMK juga dapat menyerang hewan berkuku belah lain, termasuk kambing.
Untuk memitigasi penyebaran PMK, DKPP telah mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5-2 miliar. “Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin,” tambah Tutik.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menyatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp17,9 miliar untuk tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan vaksin sesuai kebutuhan DKPP.
“Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP, kebutuhan seperti apa nanti akan kita penuhi, karena jangan sampai kenaikan (kasus PMK) yang eksponensial ini menjadi lebih besar lagi,” jelas Erfin.
Dalam rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Forkopimda pada 8 Januari lalu, disepakati bahwa langkah-langkah strategis, termasuk pengadaan vaksin, menjadi prioritas untuk menekan laju penyebaran PMK di Kabupaten Kediri. (cha)