Pemerintah Tingkatkan Cadangan Pangan untuk Wujudkan Swasembada Beras

oleh -615 Dilihat

KILASJATIM.COM, Jakarta – Dalam rangka mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dikelola Perum BULOG. Di akhir tahun 2024, cadangan beras akan dinaikkan menjadi 2,5 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan.

“Itu yang sudah kami putuskan tadi. Saat ini stok kita 2 juta ton, dan rencananya akan kami bawa ke rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk memastikan sekurang-kurangnya 2,5 juta ton cadangan beras tersedia,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 ribu ton berasal dari penyerapan hasil panen petani dalam negeri sepanjang tahun 2024. Zulhas menegaskan bahwa peningkatan cadangan beras menunjukkan daya serap yang kuat terhadap hasil panen petani, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Kalau sudah mencapai 2,5 juta ton, berarti serapan dari petani kuat dan publik menjadi percaya karena stok BULOG besar,” tambahnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pengelolaan CPP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Keputusan Badan 379.1 Tahun 2024. Pemerintah menetapkan CPP beras sebesar 3,6 juta ton, yang terdiri dari 2,4 juta ton dikelola Perum BULOG dan 1,2 juta ton merupakan stok carry-over di akhir tahun 2024.

Astawa juga mengungkapkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun krusial karena pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras medium. “BULOG harus berkolaborasi untuk meningkatkan penyerapan beras dari petani,” ujarnya dalam webinar bertema Outlook Pembangunan Pertanian 2025: Mewujudkan Swasembada Beras – Mungkinkah?

Ia menyebutkan tiga kebijakan utama pemerintah, yaitu:

  1. Penetapan CPP Beras dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP): Kebijakan ini memberi insentif bagi petani untuk terus menanam padi.
  2. Stabilisasi Harga Beras: Pemerintah memastikan bantuan pangan beras (BPB) untuk 16 juta keluarga penerima manfaat pada Januari-Februari 2025, stabilisasi harga melalui SPHP, dan penyaluran beras hasil serapan BULOG.
  3. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan: HPP dan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan dievaluasi secara rutin untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Baca Juga :  Khofifah Sebut Jatim Siap Hadapi Tantangan Krisis Pangan Dunia

Cindy Septiany, Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), merekomendasikan agar pemerintah mempertahankan program seperti BPB dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia juga mengusulkan evaluasi rutin terhadap kebijakan HPP dan HET untuk menstabilkan harga gabah dan beras yang cenderung naik setiap bulan.

“Harga semua jenis beras yang terus naik pada Mei-Desember 2024 menunjukkan bahwa program SPHP belum sepenuhnya efektif. Karena itu, diperlukan pengendalian harga dan distribusi yang lebih ketat dari pemerintah,” ujar Cindy.

Ia menambahkan, evaluasi yang konsisten dan kesinambungan program seperti SPHP, BPB, dan GPM akan membantu menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas sektor pangan nasional. (den)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.