Pemerintah Jember Biayai Pengurusan Sertifikat Tanah Masjid  

oleh
Bupati Jember foto bersama dengan peserta bimbingan teknis pengelolaan masjid.

KILASJATIM.COM, Jember – Takmir masjid yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan masjid diharapkan ikut berperan aktif dalam pengurusan sertifikat tanah. Sebab, dari empat ribu lebih masjid di Kabupaten Jember, sebagian besar belum memiliki sertifikat tanah.

Karena itu, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., saat penutupan bimtek pengelolaan masjid, Selasa, 31 Desember 2019, mengajak sekitar 500 takmir masjid ikut menyelesaikan persoalan tersebut.

Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan dewan waqaf, dewan masjid, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember.

Sinergi tersebut untuk mempercepat penyelesaian pengurusan sertifikat tanah masjid. “Pengurusan tanah waqaf masjid kita berikan gratis, biaya ditanggung Pemkab Jember,” tegas bupati.

Selain sertifikat tanah, problem masjid yakni belum teregistrasi di Kementerian Agama. Dari empat ribu, separo lebih ternyata belum teregistrasi.

BACA JUGA: Hepatitis Merebak, Jember Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

Sertifikat tanah masjid dan registrasi di Kemenag tersebut, menurut bupati, menjadi pekerjaan rumah bagi takmir masjid.

Terkait dengan bimtek, bupati menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai apresiasi kepada takmir masjid yang penuh semangat mengurus masjid.

“Takmir masjid yang luar biasa. Puluhan tahun mengelola masjid, tanpa honor atau gaji, berjuang ikhlas bagi umat,” ungkap bupati di Pendapa Wahyawibawagraha.

Hal itu yang mendorong Pemerintah Kabupaten Jember memfasilitasi dengan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia takmir masjid.

“Narasumber orang-orang yang berkompeten di bidang ilmu pengelolaan masjid, termasuk berbagi pengalaman masjid-masjid yang sudah lebih dulu sukses dan makmur,” ujar bupati.

BACA JUGA: Bupati Jember Serahkan Ratusan Buku Nikah Gratis  

Pemerintah sengaja mendatangkan narasumber dari Jogja untuk membantu membuka wawasan para takmir masjid di Jember.

Di samping itu, masih kata bupati, paling penting adalah masjid harus menjadi tempat paling damai di Kabupaten Jember. “Sebagai tempat ibadah harus bebas dari konflik,” terangnya.

Selain bimtek manajemen pengelolaan masjid, takmir juga mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan honor.

Berbagai program untuk takmir masjid tersebut, jelas bupati, akan dimonitor. Pemerintah pun menunggu tindak lanjut yang dilakukan peserta bimtek.

Setelah mengikuti bimtek, peserta diharapkan menata masjid  dengan ilmu pengelolaan masjid terkini. Masjid, kata bupati, banyak tantangannya.

BACA JUGA: 331 KPM Graduasi PKH Diwisuda Bupati Jember  

“Sehingga harus bisa meningkatkan kesejahteraan umat, sekaligus berinovasi, berkreasi bagimana orang senang datang ke masjid,” tuturnya.

Kepada takmir masjid, bupati berpesan agar para takmir bisa masjid pada tahun politik 2020. “Jangan sampai masjid untuk kepentingan sesaat, membawa umat pada perpecahan,” katanya.

Mengutip pernyataan Gus Dur, bupati mengungkapkan bahwa urusan kemanusiaan lebih penting dibanding urusan politik sesaat.

“Persatuan dan kesatuan perlu dijaga, karena masjid harus menjadi benteng pertahanan NKRI,” tutupnya. (hms/kj16)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *