Foto Istimewa
KILASJATIM.COM, Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa meskipun program pembangunan 3 juta rumah membutuhkan lahan yang signifikan, Presiden Prabowo Subianto telah melarang pemanfaatan lahan produktif seperti persawahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” ujar Fahri dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Larangan ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan, yang menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan rumah di atas lahan bekas sawah juga dianggap berisiko tinggi. Fahri menjelaskan bahwa tanah bekas persawahan biasanya lebih lunak karena kandungan unsur hara yang tinggi, sehingga kurang ideal untuk area pemukiman.
“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala Richter (SR), hampir semua rumah bisa hilang,” tambahnya.
Meskipun menghadapi tantangan penyediaan lahan, Fahri memastikan bahwa pemerintah akan mempercepat proses pengadaan lahan dan memberikan jaminan legalitasnya untuk mendukung keberhasilan program ini. Ia juga mendorong para investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk turut serta dalam pembangunan 3 juta rumah.
“Kita akan mempercepat persoalan pertanahan dan kepemilikan izin pertanahan, agar proses investasi di sektor rumah dapat berjalan dengan cepat,” ungkap Fahri.
Sebelumnya, pemerintah telah membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam program ini. Fahri mencontohkan Qatar sebagai salah satu negara yang telah menunjukkan komitmen melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung program tersebut.
“Pemerintah hanya memfasilitasi siapa pun dari seluruh dunia yang ingin mendukung program 3 juta rumah per tahun oleh Presiden. Kita sangat terbuka untuk semua pihak,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan yang layak tanpa mengorbankan ketahanan pangan nasional. (vid)
