KILASJATIM. COM, SIDOARJO – Pemerintah Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mengadakan musyawarah dusun (Musdus) pada Minggu (17/11/2024) untuk membahas tindak lanjut surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Pertemuan yang digelar di Balai RW 06 ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan warga setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Ngaban, Budi Utomo, menjelaskan tindak lanjut surat dari LIRA yang melaporkan dugaan pengurangan ketebalan dan ketinggian tanggul sungai.
“Pembangunan jalan di atas tanah sempadan sungai ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan petani dan masyarakat luas. Jalan yang sebelumnya tidak stabil kini memudahkan warga, bahkan dari desa lain, untuk melintas,” ujar Budi.
Budi juga mengakui bahwa masih banyak aturan dan prosedur yang perlu dipahami terkait pemanfaatan tanah sempadan sungai. “Karena keterbatasan pengetahuan, kami di sini ingin mendengar suara rakyat dan berdiskusi bersama,” tambahnya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngaban, Abdul Jalil, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemdes. Menurutnya, pembangunan jalan ini telah melalui berbagai tahapan, termasuk musyawarah desa dan pengukuran lahan. “Lebar jalan yang dulu hanya 3-4 meter, kini menjadi sekitar 7 meter, sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan warga, bahkan dari desa lain,” jelas Abdul Jalil. Ia menambahkan, tujuan pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu.
Senada dengan itu, Sekretaris Desa Ngaban, Rizky Akbar, menegaskan bahwa pembuatan jalan tersebut murni untuk mendukung akses pertanian. “Jalan ini adalah bagian dari Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan bertujuan memperlancar mobilitas petani, mulai dari membawa bibit hingga hasil panen,” paparnya. Rizky juga menyebut bahwa akses yang sebelumnya sulit dilalui kini memudahkan petani dan mengurangi biaya operasional.
Di tempat terpisah, Sekretaris Camat Tanggulangin, Widia Helita, menyampaikan harapan agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi antar pemerintah. “Kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara Government to Government (G to G), karena manfaatnya jelas dirasakan warga,” ujar Widia.
Dedy Christanto, perwakilan dari BBWS yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyarankan agar izin resmi untuk jalan tersebut segera dipenuhi. “Jika jalan ini benar-benar bermanfaat bagi warga, sebaiknya petani dan warga membuat pernyataan tertulis,” katanya.
Musdus tersebut diakhiri dengan penandatanganan pernyataan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta perwakilan petani. (TAM)
