KILASJATIM.COM, Surabaya – Pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) atau dulu Jalur Lintas Selatan (JLS) yang belum terbangun sepanjang 300,60 km akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan/loan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 km. Sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 km.
“Pemprov akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, kabupaten/kota dan stakeholder terkait untuk penyiapan readiness criteria pembangunan JLS,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam buku jawaban eksekutif terhadap Pu Fraksi di DPRD Jatim yang mempertanyakan progres pembangunan Pansela, Rabu (13/11).
Menurut, Gubernur Khofifah dengan koordinasi secara periodik antar stakeholder, dirinya berharap penyelesaian JLS dapat segera tercapai. Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.
“Keberadaan JLS ini nantinya dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik antar daerah, mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah serta dapat mewujudkan sinergi antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan, Ciptakan Jalan Tol yang Aman dan Nyaman
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur jalur Pansela atau JLS yang saat ini belum tuntas terus mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Bahkan sembilan Fraksi di DPRD dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi tentang APBD 2020 meminta kepada pemerintah provinsi memprioritaskan penyelesaian Pansela tersebut.
“Kami berharap agar pemerintah Provinsi supaya terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaiakan pembangunan Pansela tersebut, terutama di wilayah ambulu Jember saat ini terkendala pembebasan tanah,”ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Deni Prasetya ditemui di DPRD Jatim, Selasa (5/11).
Selain mendorong penyelesaian JLS, Pemprov Jatim juga terus melakukan pembangunan infrastruktur utamanya untuk mengatasi masalah kekeringan. Dalam APBD TA 2020 mendatang, Pemprov Jatim akan melakukan kegiatan penanganan perpipaan pada 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.
“Sedangkan untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air maka akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Khofifah.
BACA JUGA: Jasa Marga Partisipasi Program PINA Bappenas Melalui Pembiayaan Jalan Tol Probowangi
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini, menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
“Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi,” katanya.
Pembangunan infrastruktur lainnya seperti yang tertuang dalam Jatim Akses, sebut Khofifah, yakni Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan program jambanisasi.
“Selain itu Pemprov juga akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura,” terangnya. (kominfo/kj2)
