KILASJATIM.COM, Surabaya – DPD PDIP Jawa Timur membebastugaskan Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya. Alasan pembebasan tugas tersebut berkaitan dengan soliditas, salah satunya soal turunnya perolehan kursi DPRD pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024).
Selain Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono, DPD PDIP Jatim juga membebastugaskan Ketua Bidang Program DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat. Pembebastugan Adi dan Achmad Hidayat itu berdasarkan surat yang turun dari DPP PDIP per tanggal 30 April 2025.
“Pembebastugasan kita lakukan setelah kami melakukan evaluasi kinerja keduanya dan bobot sanksi paling berat adalah ketuanya yakni pembebastugasan,” kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim Budi Sulityono di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (2/5/2025).
Kanang sapaan akrab Busdi Sulistiyono mengatakan, pihaknya juga mengevaluasi Bendahara DPC PDIP, Baktiono dan Sekertaris, Taru Sasmito. Keduanya mendapat sanksi peringatan.
“Yang sekretaris itu mendapatkan sanksi peringatan. Bendahara itu mendapatkan sanksi peringatan,” tambahnya.
Kanang menegaskan, pembebastugasan ini hanya sebagai struktural. Adi dan Achmad Hidayat tetap sebagai kader PDIP.
“Karena ini adalah pembebastugasan dari struktural di DPC. Untuk keanggotaan maupun dia sebagai petugasnya DPC partai, tetap pada posnya,” tegasnya.
Sebagai pengganti sementara kursi Ketua DPC PDIP Surabaya digantikan oleh Yordan Batara Goa yang saat ini menjabat Wakil Ketua Sekertaris DPD PDIP Jatim.
Evaluasi dan sanksi pembebastuugasan Awi dan Achmad Hidayat, kata Kanang terkait turunnya jumlah perolehan suara DPRD Surabaya, dari 15 menjadi 11 kursi.
“Yang kedua, soliditas tentang rutinitas, rutinitas kinerja partai tentang rapatnya, bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata memang ada beberapa yang yang kurang ideal ya. Komunikasinya enggak bagus. Ini adalah soliditas,” ungkap dia.
Selain alasan diatas, evaluasi berkaitan dengan keuangan juga disebut Kanang. Namun, ia tak menjelaskan jelas detail seperti apa masalah keuangan itu.
“Terus hubungannya dengan keuangan dan lain sebagainya, pasti ada. Kenapa bendahara juga mendapatkan mendapatkan sanksi, peringatan. Karena sebenarnya bendahara juga menentukan. Akan tetapi bendahara kurang jeli. Ada beberapa yang prosedurnya kurang bagus,” pungkas dia. (cit)
