Optimalkan Social Distancing, Pelayanan Disdukcapil Tuban via Online

oleh
Sejumlah masyarakat masih terlihat mengantri pengurusan terkait administrasi kependudukan di Disdukcapil Tuban.

KILASJATIM.COM, Tuban – Guna mempercepat penanganan sebaran Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tuban, melalui Sekretariat Daerah Pemkab Tuban bersurat kepada camat se-Kabupaten Tuban untuk ditindaklanjuti kepada desa atau kelurahan setempat. Langkah tersebut diambil menyusul surat Bupati Tuban tanggal 18 Maret 2020 Nomor 470/1641/414.104/2020 perihal imbauan pelayanan administrasi kependudukan.

Drs. Rohman Ubaid, Kepala Disdukcapil Tuban dalam keterangannya menyampaikan, berdasarkan evaluasi terhadap tingkat kehadiran pemohon di kantor Disdukcapil hingga saat ini rata-rata per hari masih cukup tinggi.

“Rata-rata 360 pemohon dan perekaman KTP elektronik rata-rata 50 orang,” kata mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban itu, Selasa (24/03).

BACA JUGA: Dinkes Tuban Berlakukan Siaga 24 Jam

Sehingga, pihaknya menegaskan kondisi tersebut bertentangan dengan kebijakan “Social Distancing” yang saat ini digencarkan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Oleh sebab itu, pejabat yang juga mantan Camat Kerek itu selanjutnya menyampaikan kebijakan teknis layanan pada kantor Disdukcapil, di antaranya, pelayanan dilaksanakan hanya untuk kebutuhan yang bersifat mendesak atau sangat penting (urgen).

“Selain itu, pelayanan dilaksanakan melalui pendaftaran sistem online (sim-dukcapil.tubankab.go.id), dengan jumlah nomor antrian disesuaikan dengan perkembangan. Sehingga, jumlah pemohon bisa dikendalikan dan terjadwal kehadirannya, serta tidak terjadi kerumunan atau antrian,” terangnya.

BACA JUGA: Sejumlah Objek Wisata di Tuban Ditutup

Kemudian, masih menurut Ubaid, bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler android dan berkebutuhan mendesak, dapat dibantu oleh petugas OPSI (Operator SIAK) desa untuk pendaftaran online atau dikoordinir pengurusannya oleh OPSI desa.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang tidak dalam keadaan mendesak agar mengurus dokumen kependudukan di kecamatan atau desa (OPSI desa), melalui sistem pengiriman berkas ke Disdukcapil via online. Adapun pengambilan dokumen yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil dilaksanakan oleh petugas OPSI desa atau operator kecamatan, yaitu 4 hari sejak berkas diajukan.

“Kebijakan teknis ini mulai berlaku mulai Kamis (26/03), dan kami mohon masyarakat untuk memahaminya,” pungkasnya. (hms/kj23)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *