KILASJATIM.COM, Surabaya – Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) perlu diperkuat, baik di sektor hulu maupun hilir, dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terkait. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesimpulan tersebut disampaikan dalam diskusi panel bertajuk “Peran BUMD Migas terhadap Perekonomian Jatim” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur di Surabaya, Senin (18/11). Salah satu wacana yang muncul adalah kemungkinan menjadikan BUMD Migas sebagai off-taker terhadap seluruh produksi migas yang beroperasi di wilayahnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi XII DPR RI), Adam Rusydi (Ketua Komisi C DPRD Jatim), dan Imron Mawardi (Ekonom Universitas Airlangga). Juga turut hadir secara daring Martin Hasugian dari Kementerian ESDM. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, bertindak sebagai moderator.
Potensi Migas Jatim
Diskusi menyoroti minimnya pendapatan Provinsi Jawa Timur dari sektor migas, meskipun terdapat potensi besar dari 28 wilayah kerja (WK) migas di provinsi ini. Dari jumlah tersebut, delapan WK masih dalam tahap eksplorasi, 17 WK sudah berproduksi, dan dua WK dalam tahap pengembangan. Hingga Maret 2024, produksi migas di Jatim mencapai 172.227 barel minyak per hari dan 734,07 juta standar kaki kubik gas per hari.
Bambang Haryadi menekankan pentingnya memaksimalkan perolehan PAD dari sektor migas, tidak hanya melalui Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga melalui participating interest (PI) dan alokasi migas di tingkat hilir. “Daerah bisa berperan sebagai operator jika memiliki kemampuan yang kuat, termasuk dalam pengelolaan alokasi migas oleh KKKS ke BUMD Migas,” kata Bambang.
Imron Mawardi menekankan pentingnya penguatan BUMD Migas di sektor hulu dan hilir. Menurutnya, Kepala Daerah perlu menegaskan hak PI yang belum sepenuhnya diberikan oleh KKKS kepada BUMD. Ia juga mencontohkan keberhasilan Pemprov Riau dan Kaltim dalam memperoleh PI sebesar 10% dari Blok Rokan dan Blok Mahakam.
Senada dengan itu, Adam Rusydi menyatakan kesiapannya mendukung negosiasi alokasi gas untuk BUMD Migas dengan KKKS maupun BUMN. “Kami akan mengawal kepentingan BUMD Migas, sepanjang sesuai kemampuan dan regulasi yang berlaku,” ujar Adam.
Dalam diskusi tersebut juga muncul wacana menjadikan BUMD Migas sebagai off-taker seluruh hilir migas di wilayah Jatim. Hal ini menjadi sorotan karena adanya rencana KKKS yang mengoperasikan Blok Ketapang untuk mengurangi alokasi gas kepada BUMD Migas milik Pemprov Jatim dari 30-40 mmscfd menjadi hanya 25 mmscfd.
Padahal, BUMD Migas dinilai memiliki kapasitas finansial dan infrastruktur yang memadai untuk mendistribusikan gas ke sektor industri. “BUMD Migas lebih memahami karakter dan kebutuhan industri di Jatim. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan alokasi lebih besar demi mendukung perekonomian daerah,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Diskusi ini menjadi momentum untuk mendorong optimalisasi pengelolaan migas di Jatim agar memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian daerah. (den)
