KILASJATIM.COM, Surabaya – Merebaknya pandemi Corona Virus atau Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga telah menghempaskan beragam sektor ekonomi. Hampir seluruh sektor ekonomi membukukan kinerja merah di triwulan pertama 2020, utamanya sektor kontruksi.
Sektor kontruksi dan konsultan kontruksi menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup dalam karena hampir seluruh pekerjaan atau proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.
Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Kontruksi dan Konsultan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, M Rizal mengatakan bahwa saat ini adalah masa-masa sulit bagi jasa kontruksi dan konsultan. Mereka hampir tidak mengerjakan satupun proyek sejak awal tahun 2020. Padahal jasa kontruksi termasuk industri padat karya yang menjadi penggerak industri turunan seperti semen, besi dan bahan bangunan lainnya.
“Karena selama ini sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh pengusaha adalah proyek pemerintah yang dananya berasal dari APBN dan APBD. Sementara dengan merebaknya pandemic Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 405 trilun untuk penanggulangan pandemi tersebut. Dan dana itu sebagian besar diambil dari anggaran pembangunan yang dianggap belum terlalu mendesak,” ujar M Rizal, di Surabaya, Rabu (22/04/2020).
Jika alokasi APBN untuk proyek Pekerjaan Umum dipangkas seluruhnya atau 100 persen, maka dana dari APBD juga dipangkas sebesar 70 persen. Artinya, alokasi dana untuk proyek infrastruktur dari APBD hanya tersisa 30 persen saja. Sementara hingga saat ini, Pemprov Jatim juga masih berkosentrasi dalam penanganan Covid-19 sehingga lelang proyek masih belum digelar. Sementara untuk proyek swasta juga mengalami stagnasi yang sama. Pembangunan hunian atau rumah, perkantoran dan perhotelan terhenti akibat mandegnya aktivitas ekonomi.
“Dengan kondisi seperti ini, maka terjadi perubahan anggaran besar-besaran mana saja proyek yang akan digarap. Dan seandainya sisa 30 persen itu sudah diputuskan, kemungkinan besar tidak semuanya bisa terserap. Perkiraan saya hanya 15 persen saja yang akan terserap di tahun 2020. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi jasa kontruski dengan alokasi dana APBD yang terserap hanya sebesar 15 persen,” tegas Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan bahwa Covid-19 telah menyebabkan jasa konsultan mengalami kelesuan, bahkan cenderung berhenti.
“Kebijakan recofusing APBN dan APBD telah menyebabkan lelang proyek terhenti dan paket pekerjaan berkurang. Bahkan saya memperkirakan, lebih dari 50 persen perusahaan konsultan akan mengalami collapse akibat Covid,” katanya.
Agar kondisi ini tidak berlarut, baik M Rizal dan Adik Dwi Putranto memberikan usulan kepada pemerintah untuk tetap pelaksanakan proyek yang dianggap urgen pasca meredanya Covid-19, seperti pembangunan jembatan yang putus, perbaikan irigasi atau saluran agar tidak banjir, serta perbaikan jalan yang rusak. Sementara pembayaran tagihan bisa dimasukkan pada anggaran tahun 2021. Daoam pelaksanaanya, pengusaha akan berusaha menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, diantaranya perbankan dan industri bahan bangunan untuk memberikan pinjaman.
Selain itu, beberapa proyek padat karya juga bisa diambilkan dari anggaran Jaring Pengamanan. Hal ini dilakukan agar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 tidak salah sasaran dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.
“Kami berharap pemerintah menyetujui tawaran ini agar ekonomi akan segera bergairah pasca penanganan Covid-19. Minimal tenaga kerja bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya. (kj5)
