MUKI Minta Masyarakat Jangan Pilih Capres Yang Mengusung Isu Politik Identitas

oleh -307 Dilihat

KILASJATIM.COM, Jakarta –S⅑etelah diajukan sebagai capres dari partai Nasdem, Anies Baswedan langsung ‘ngacir’ ke berbagai daerah. Daerah yang disambangi mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah Medan Sumatra Utara dari tanggal 4-5 November 2022. Kedatangan Anies diikuti dengan undang tokoh-tokoh masyarakat eedi zzzzMzzxzxzcaxazZedan. Termasuk tokoh agama Kristen yang mengatasnamakan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI).

Namun kedatangan gubernur yang memiliki program DP 0% tersebut dan mencatut MUKI dikritisi oleh Ketua MUKI Sumatra Utara. Melalui MUKI Sumatra Utara, Dedy Muritz W. Simanjuntak MACE, M.Th, membenarkan adanya pencatutan nama MUKI pada saat kedatangan Anies di Kota Medan.

“Saya mengecam pihak-pihak yang mengatasnamakan MUKI pada saat kedatangan Anies ke Medan. Sikam MUKI sudah sangat jelas yaitu tidak terlibat dalam semua aktifitas yang berkaitan dengan pencalonan Anies Baswedan. Jika ada tertentu yang mengatasnamakan MUKI, sudah bisa dipastikan itu bukan sikap MUKI yang sah dan resmi,”ungkap Dedy.

Suara lantang yang disampaikan Ketua MUKI Sumatra Utara ini bukan tanpa alasan. Menurutnya surat kecaman tersebut sudah melalui kajian dan pembahasan yang mendalam dari internal MUKI. Lanjut Dedy, tujuan surat kecaman terhadap kedatangan Anies tersebut semata-mata untuk mengedukasi masyarakat Kristen di Sumatra Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat memilih calon pemimpin Nasional yang mampu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“MUKI menganut politik kebangsaan dan berdiri serta berjuang untuk keutuhan NKRI. Setelah kita mendengar masukan dari banyak pihak dan melihat dinamika Pilkada DKI 2017, kita putuskan untuk keluarkan surat aspirasi tersebut,”kata Dedy.

Lanjut Dedy, kreteria pemimpin Nasional mendatang sudah sangat jelas yaitu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, antar golongan, ras dan agama. Dan itu sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Baca Juga :  DPRD Surabaya Gelar Halal Bihalal, Adi Sutarwijono: Kita Mulai Lembaran Baru

“Pilkada DKI terakhir sudah menjadi bukti yang kuat terhadap politik identitas yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Kalau dia bilang itu tim suksesnya, tetapi dia kan bagian dari permainan itu. Dan bahkan dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita memaafkan Anies yang telah memainkan politik identitas. Namun rekam jejak beliau sebagai politikus yang bermain pilitik identitas tak bisa dihapus,”terang Dedy.

Dedy memastikan MUKI tidak akan ikut dalam politik praktis dan tak berpihak kepada salah satu calon presiden yang akan maju di pilpres 2024 mendatang. Langkah yang dilakukan MUKI Sumatra Utara menurut Dedy hanya sekadar mengedukasi masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

“Wajar jika MUKI memberikan himbauan kepada masyarakat Sumatra Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berhati-hati agar tidak memilih pemimpin Nasional yang selalu memainkan politik identitas. Dulu Anies menari diatas politik identitas di DKI Jakarta, namun jargon yang berbeda yang dimainkan olehnya sebagai tokoh pemersatu bangsa. Ini sangat paradoks. Orang yang memiliki nalar sehat pasti dapat membacanya sebagai permainan politik identitas,”ungkap Dedy.

Dedy mengingatkan kepada pemimpin umat Kristen di Sumatra Utara untuk tidak bermain-main dengan politik praktis. Pendeta diminta Dedy untuk dapat fokus mengurus umatnya dengan baik. Jika ingin mendukung salah satu capres, menurut Dedy pendeta tersebut tak perlu ikut berpolitik praktis. Dedy mengatakan, dahulu gereja dan pemerintahan jadi satu. Namun penyatuan tersebut menimbulkan masalah. Sehingga diambil keputusan untuk memisahkan antara iman dan kekuasaan.

“Kita mengingatkan pendeta untuk tidak berpolitik praktis agar tidak terjadi masalah di umat Kristen. Kalau pendetanya saja sudah berpolitik praktis pasti umat sudah terpolarisasi. Kita menginginkan pendeta dan kereja untuk berdiri di tengah dan tidak memihak kepada salah satu calon yang terbukti menggunakan politik identitas. MUKI menganjurkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin Nasional yang nasionalis dengan memiliki visi Kebhinekaan,” pungkas Dedy. (kj5)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News