KILASJATIM.COM, Surabaya – Tak sekedar wacana jika pada akhirnya ibukota negara kita Indonesia dari Jakarta akan berpindah ke luar Jawa. Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi yang dipilih dan ditetapkan bakal menjadi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Sepertinya Jokowi tidak.main main dalam mewujudkan rencana tersebut. Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan mega proyek impian yang penuh dengan kontroversi.
Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Langkah ini diperkirakan akan sepenuhnya tercapai pada 2045 sebagai proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi populasi dan kemacetan lalu lintas.
Presiden Jokowi, optimis dengan obsesinya terhadap mega proyek IKN ini. Pasalnya, beliau yakin proyek ini akan membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia.
Dalam Konferensi di Singapura yang diselenggarakan Juli silam, Jokowi turut menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di IKN sebagai “kesempatan emas.” Bahkan, Beliau meyakinkan penanam modal bahwa projek ini tetap “akan berjalan dengan aman”, meski siapapun yang memenangkan Pemilu 2024.
IKN dibangun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia sebagai negara maju dan sekaligus untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesiasentris untuk pemerataan pembangunan sekaligus untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah telah mengklaim bahwa IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mengadopsi 100% energi terbarukan pada tahun 2045, dan Lanvin dari IMD optimistis tujuan tersebut dapat tercapai.
“Akan lebih mudah bagi kota baru untuk mengadopsi energi terbarukan dibandingkan kota-kota lama yang mencoba melakukan transisi menuju net-zero, jelas Lanvin.
Menurutnya setiap infrastruktur baru dan setiap jalur baru akan netral karbon sejak awal – dan jika mereka memutuskan mobilitas akan didasarkan pada energi terbarukan, kita akan melihat mobil listrik, bus listrik, dan trem listrik.
Di sisi lain, sebuah kota dengan impian bebas karbon dapat menghilangkan mata pencaharian para pekerja batubara di Kalimantan, Lee dari Maybank memperingatkan. “Industri batu bara menyumbang sekitar 35% PDB Kalimantan Timur dan mempekerjakan hampir 9% penduduknya,” katanya, seraya menambahkan bahwa provinsi ini sangat bergantung pada batu bara yang mengalami lonjakan pesat sejak perang di Ukraina.
Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri batu bara tahun 2022 mencapai 44,5% dari PDB Kalimantan Timur dan industri pertambangan dan penggalian secara keseluruhan mencapai 53,24%.
Meskipun pemerintah mengatakan bahwa IKN dibangun di “kawasan hutan yang tidak produktif”, namun masih terdapat permasalahan lingkungan dalam pembangunannya.
“Semen adalah penghasil gas rumah kaca yang besar dan dengan menebang pohon untuk menggantikannya dengan bangunan, gas rumah kaca baru akan dilepaskan,” jelas Lee.
Kepala OIKN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat jalur Nusantara menjadi ibu kota hutan lestari pertama di dunia, serta kota netral karbon pertama di Indonesia pada tahun 2045.
Upaya tersebut dilakukan OIKN dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asian Development Bank (ADB) dalam upaya untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan netral karbon di Incheon, Korea Selatan di sela ADB’s Annual General Meeting oleh Kepala OIKN Bambang Susantono dan Vice President ADB Ahmed M. Saeed pada Jumat (5/5/2023).
Dalam kerja sama ini, ADB akan memberikan dukungan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon, yang melingkupi: Pertama, kerja sama dalam hal perencanaan kota baru dengan membuat platform data geospasial Nusantara untuk memfasilitasi minat investor dan penilaian keselarasan Rencana Detail Tata Ruang dengan masterplan Nusantara.
Kedua, penilaian dampak lingkungan dan pengembangan jalan menuju Nusantara sebagai kota hutan netral karbon melalui penyusunan regionally and locally determined contributions (RLDC); dan ketiga, memanfaatkan peluang untuk memobilisasi pembiayaan termasuk potensi pembiayaan iklim, kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta mengaktifkan dukungan pembangunan lingkungan.
“Bermitra dengan lembaga internasional seperti ADB membantu Nusantara berkontribusi pada agenda global untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Bambang Susantoro.
Terpisah Melinda Martinus, Peneliti ISEAS, memandang besar kemungkinan rencana ini akan gagal, karena proyek ini masih dalam tahap awal. Untuk menarik masyarakat datang, Martinus menambahkan perlu adanya “infrastruktur yang kuat, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana.”
Untuk mewujudkan itu, dibuat sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga Otorita ini bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.
Bambang Susantono menyampaikan dalam Pernyataan Pers Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022 bahwa “membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable.
“Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan,dibangun untuk semua kalangan, “a city for all”,” tegasnya.
Pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU Ibu Kota Negara yang akan berlangsung dari tahun 2022 hingga 2045.
Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari bermacam-macam skema menurut lampiran II UU IKN. Skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: a. BUMN Melalui Investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta; b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ataupemberian dana talangan
Skema pendanaan lainnya(creative financing), seperti crowdfunding dan dana dari filantropi.
Itulah beberapa fakta terkait rencana pembangunan IKN. Kitaemunggu dengan cemas seraya berharap pembangunan akan berjalan dengan lancar, sehingga visi Indonesia 2045 dapat tercapai “Kota Dunia Untuk Semua”. Insyaa Allah. (Nov)
