KILASJATIM.COM, Surabaya – Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengapresiasi proses positif pencairan, penyerapan, serta pemanfaatan dana desa di Jawa Timur.
“Jawa Timur sudah bagus, tinggal digenjot lagi untuk percepatan,” ujarnya disela acara Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (21/2).
Yang perlu ditekankan terkait pemanfaatannya dana desa ini, kata Halim, agar sepenuhnya digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa, dalam rangka ketahanan ekonomi di desa desa, yang sudah mendapat dan menyalurkan dana desa. “Terima kasih Bu Gubernur sudah sangat proaktif untuk percepatan dan kecepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa,” tambahnya.
Diakui Halim, masih ada sekitar 10 Kabupaten yang belum mengeluarkan Perbup (Peraturan Bupati), dan 20 yang belum memberikan surat kuasa pencairan ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara). Halim menyampaikan untuk segera membuat. “Dan mudah-mudahan Februari ini selesai, sehingga Maret seluruh desa di Jawa Timur sudah melaksanakan Padat Karya Tunai Desa,” tuturnya.
BACA JUGA: Gubernur-Dubes Australia Bahas Kerjasama Ekonomi, Pendidikan, dan Pariwisata
Padat Karya Tunai Desa, kata Halim, akan sangat membantu di dalam ketahanan ekonomi di desa, karena disitu ada perputaran uang, daya beli mengalami kenaikan, karena ada pekerjaan. “Apalagi Padat Karya Tunai Desa itu tenaga kerjanya diprioritaskan pada kelompok miskin, setengah penganggur, dan penganggur, sehingga semua masyarakat yang di desa itu kemudian menjadi dinamis,” katanya.
Terkait anggaran Anggaran dana desa untuk wilayah Jawa Timur, sebesar Rp 7,654 triliun, yang tersebar bagi 7.724 desa. Menteri Desa, Percepatan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Halim Iskandar menyebut, besaran anggaran untuk masing masing desa tidak sama.”Relatif (besarannya, red). Kan ada formulanya,” ujarnya.
Untuk Jawa Timur, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, besaran dana untuk masing-masing desa di atas Rp 700 juta, tetapi masih di bawah Rp 1 miliar. Tetapi, anggaran jauh lebih besar, bila angka kemiskinan tinggi di suatu desa itu. “Tapi untuk daerah desa di luar yang tertinggal, keluasannya, tingkat kemiskinannya, itu bisa 2 sampai 3 M (miliar, red),” tambahnya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan percepatannya menjadi penting, lantaran adanya perang dagang antara Amerika dan China, kemudian ada Corona, yang semua mesti melakukan antisipasi secara lebih komprehensif. “Dan antara lain kita ingin ada proses percepatan pensejahteraan masyarakat di desa,” katanya.
BACA JUGA: Penonaktifan PBI JKN, Gubernur Khofifah Instruksikan Dinsos Segera Koordinasi dengan BPJS
Jawa Timur ini, lanjut Khofifah, angka kemiskinan di wilayah pedesaan, secara kuantitatif tertinggi, meskipun secara presentatif tidak. Oleh karena itu pihaknya ingin ada intervensi bersama secara lebih signifikan. “Harapannya adalah kalau ada percepatan pencairan program, jadi bagaimana untuk Padat Karya Tunai, maka ekonomi di desa akan bergerak,” tuturnya.
Dengan program Padat Karya Tunai, Khofifah berharap, bisa melakukan antisipasi antisipasi secara lebih substantif, dari kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional, yang kemungkinan akan berpengaruh pada daerah-daerah.
“Dan kita ingin melakukan antisipasi itu dengan mengajak para Bupati dan satu Kota Batu, bahwa percepatan pencairan itu penting karena ada Bupati yang belum mengeluarkan peraturan Bupati ada yang belum mengeluarkan SK. Nanti tanggal 25, Insya Allah Kepala Desa nya juga kita undang, seluruh Kepala Desa, supaya sama-sama terkonfirmasi,” pungkasnya. (kominfo/kj7)
